• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Hindari Komplain Usai Pilkada KPU Janji Beberkan Dokumen Pencalonan Balon Kepala Daerah

Tanggal : 04 Apr 2016 08:32:51 • Penulis : admin • Dibaca : 9783 x

Rakyat Merdeka, 29 Maret 2016 Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji mengumumkan ke publik dokumen persyaratan bakal calon (balon) kepala daerah. Langkah ini untuk mencegah komplain atau masalah mengenai persyaratan calon setelah pilkada selesai.

“Supaya tidak ada komplain atau masalah setelah pilkada selesai mengenai persyaratan calon, kita ingin mengubah seluruh dokumen pencalonan supaya diumumkan,”ujar Komisioner KPU pusat Juri Ardiantoro di Jakarta, kemarin.

Juri mencontohkan, dokumen pendidikan pasangan calon, seperti ijazah akan diumumkan ke publik. Begitu juga dengan keterangan tentang calon yang pernah menjadi narapidana dalam kasus tertentu.

“Kalau soal napi (sebelumnya), pengumuman wajib dan calon sendiri yang mengumumkan. Kalau diusulan kita, KPU yang mengumumkan,”tanda bekas Ktua KPUD DKI Jakarta ini.

Juri menilai, ketika KPU mengumumkan ke publik, mayarakat bisa merespons menilai dan memberikan masukan-masukan terkait dokumen pencalonan paslon tersebut. KPU, lanjut Juri, juga akan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait calon yang bersangkutan.

“Jadim nanti ada respons, masyarakat tetap menilai apakah punya informasi mengenai status calon itu atau tidak. Misalnya, dia punya informasi, dia (calon) enggak pernah sekolah kok, dia kan ini pernah dipenjara. Kita bisa menindaklanjuti pada saat pencalonan,”ungkap Juri.

Setelah dokumen pencalonan diumumkan dan ada informasi tambahan publik, kata Juri, KPU akan melakukan verifiaksi ke instansi yang mempunyai otoritas. Verifikasi dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran informasi dari publik.

Lebih lanjut, Juri mengatakan, pembahasan Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2017 secara umum sudah selesai. Hanya ada beberapa isu krusial yang bakal diubah dan perlu didiskusikan lebih lanjut termasuk persoalan pencalonan. Selain pencalonan, isu krusial lainnya adalah kampanye, dana kampanye dan juga daftar pemilih tetap.

“Dalam catatan kaki dibuat diusulkan untuk perubahan, sehingga nanti kalau ada perubahan berarti menyesuaikan, kalau tidak ada berarti seperti yang lama,”pungkasnya. MRA


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...