• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Penuhi Prinsip Validasi, Prosedural dan Transparan Pada Pelaporan Dana Kampanye

Tanggal : 18 Sep 2019 23:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1903 x

Kuta, kpu.go.id – Pelaporan dana kampanye peserta pemilu harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu validasi, proseduran dan transparan. Prinsip validasi bisa dilakukan dengan verifikasi/audit dari pihak luar, prinsip prosedural harus sesuai UU, PKPU dan Per-Bawaslu sedangkan prinsip transparansi berkaitan dengan diagnosa investigatif.

“Paling hakiki adalah prinsip transparan, karena semua informasi yang disampaikan dalam pelaporan harus benar-benar transparan,” jelas Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam diskusi Evaluasi Sipol dan Pelaporan Dana Kampanye dalam Fasilitasi Proses Tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati  dan atau Walikota, Wakil Walikota bersama 102 peserta perwakilan KPU 34 Provinsi se-Indonesia, di Kuta, Bali, Rabu (18/9/2019).

Turut hadir dalam diskusi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dipandu moderator Fadli Ramadhani dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Adnan juga menjelaskan auditor hanya akan bergerak sesuai aturan, misalnya soal prosedural, tentu  hanya audit prosedural. Apabila nanti ada temuan pada prosedural tersebut, baru ada audit investigasi. Semua aturan-aturan itu harus didesain untuk dapat menyentuh dan meningkatkan transparansi para peserta pemilu.

Sementara itu I Nyoman Sastrawan dari PPATK mengungkapkan adanya potensi pencucian uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, salah satunya melalui dana kampanye. PPATK bekerja sama dengan pihak perbankan dalam mengidentifikasi adanya indikasi pencucian uang dari korupsi dan narkoba, untuk bisa dilihat ketentuan hukumnya.
“Pencucian uang ini seperti mencuci pakaian, biar tidak bau atau tercium aromanya, maka pencucian uang itu dilakukan dengan tujuan tidak tercium oleh para penegak hukum. Paling tinggi potensinya itu pada pasangan calon dengan latar belakang swasta dan swasta, maka kami akan minta perbankan bisa lebih ketat pemantauannya,” jelas Nyoman.

Pada kesempatan yang sama, Margustienny dari AIA menyoroti apakah dana kampanye itu bisa menjadi entitas, mengingat hanya tempo 6 bulan dan bagaimana kesinambungannya. Jika semua proses sudah selesai, kemudian masih terdapat sisa dana kampanye berbentuk komputer, mobil dan barang lainnya, bagaimana kelanjutannya mengingat program kegiatan parpol juga harus transparan dan akuntable. (hupmas kpu arf/foto: dosen/ed diR)


Post Terkait

  • Jaga Amanah, Jadi Penyelenggara Profesional
    Tanggal : 2019-10-15 13:47:14

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2019-2024 serta PAW Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023, di Jakarta, Selasa (15/10/2019) ...Selengkapnya...


  • Tepat Menyusun Rencana Kerja
    Tanggal : 2019-10-11 20:00:00

    Tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasalnya dengan anggaran terbatas penyelenggara dituntut dapat menyelenggarakan Pemilihan 2020 dengan baik. Untuk itu, diperlukan perencanaan kerja yang tepat. ...Selengkapnya...


  • KPU Pangkep Hadirkan Nuansa RPP di Cafe dan Warkop
    Tanggal : 2019-10-11 16:39:57

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep membuat terobosan dengan menyebar buku-buku pemilu dan demokrasi di kafe dan warung kopi ...Selengkapnya...


  • Pengembangan E-Rekap Berkelanjutan
    Tanggal : 2019-10-11 15:09:01

    Rencana jangka panjang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemanfaatan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap). Meski tahap awal sistem ini akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...Selengkapnya...


  • KPU Ajak ITB Kembangkan E-Rekap
    Tanggal : 2019-10-11 14:59:37

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin serius menyiapkan penggunaan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...