Tanggal : 16 Feb 2021 22:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 951 x
Purwokerto, kpu.go.id - Laporan Kinerja (Lkj) menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk menyampaikan ikhtisar capaian kinerja selama setahun dalam pelaksanaan APBN atau APBD. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
“LKj ini jadi alat ukur sekaligus evaluasi atas analisis kinerja kita secara kelembagaan selama setahun lalu,” ujar Anggota KPU Kabupaten Banyumas Khasis Munandar, menggarisbawahi amanat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU saat Rapat Kerja Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2020, Selasa (16/2/2021). Kegiatan itu diikuti oleh para komisioner, sekretaris, para kasubbag dan seluruh staf.
Menurut Khasis, capaian kinerja KPU Kabupaten Banyumas 2020 dapat mencapai keluaran (output) 100 persen. Pria asal Kecamatan Kemranjen ini juga menjelaskan jika keluaran itu dapat dicapai dengan serapan anggaran sebesar 97,12 persen. “Alhamdulilah tahun lalu kita termasuk satker yang dapat merealisasikan anggaran secara optimal, nomor empat di Jawa tengah,” tandas Khasis.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas Kasworo mengingatkan perlu ada perbaikan terkait pendokumentasian administrasi dalam siklus anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Banyumas. Dia menilai 2021 harus ada perubahan yang lebih baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari masing-masing subbagian.
“Tahun ini para kasubag harus lebih detail dalam penjadwalan di setiap minggu, nanti di-breakdown ke para staf,” tutup Kasworo. (spa/ed diR)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga mendapatkan satu orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2019. Dengan adanya penambahan CPNS ...Selengkapnya...
Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Pemutakhiran Data Pemilih (DPB) di 2021, KPU Maluku Utara (Malut) mengundang KPU kab/kota yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi ...Selengkapnya...
Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Februari 2021 telah berlangsung di Kabupaten Jepara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara ...Selengkapnya...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) 2021 periode Januari, ...Selengkapnya...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi tempat bagi instansi/lembaga dalam mengelola produk hukumnya. Selain itu JDIH juga sebagai ruang bagi instansi/lembaga berkomunikasi dengan publik untuk mengetahui apa saja produk hukum yang dimilikinya. ...Selengkapnya...
Bahasa 
Inggris
