• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Jadi Penyelenggara, Siap Hadapi Tantangan Kompleks

Tanggal : 02 Oct 2019 15:40:00 • Penulis : admin • Dibaca : 41592 x

Jakarta, kpu.go.id - Pilihan menjadi penyelenggara pemilu harus siap untuk bekerja dengan tugas dan rutinitas yang tidak padat. Mereka juga tidak hanya sebatas paham ilmu kepemiluan tapi juga harus selalu memiliki integritas, profesionalitas dan kapasitas mumpuni agar mampu menghadapi setiap persoalan. 

Hal ini disampaikan Ketua KPU RI 2016-2017 Juri Ardiantoro saat hadir dalam kegiatan Orientasi Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota Gelombang V yang digelar di Jakarta, Rabu (2/10/2019). Pada kesempatan itu Juri didapuk untuk membagi pengalaman selama berkarir sebagai penyelenggara pemilu. 

Pria yang mengaku telah berkecimpung didunia kepemiluan selama 20 tahun menyebut bahwa kerja di lembaga yang bertumpu pada pelayanan masyarakat seperti KPU, maka sudah seharusnya orang-orang yang ada didalamnya menjaga kepercayaan. Tantangan pun semakin beragam mengikuti perkembangan zaman.  

"Belum lagi masalah lama yang setiap pemilu diperbaiki tapi berulang seperti daftar pemilih, politik uang, logistik. Ini yang harus kita sikap," ucap Juri. 

Dikesempatan yang sama hadir juga Anggota KPU RI 2007-2012 Sri Nuryanti yang juga memberikan pengalamannya selama bekerja di lembaga KPU. Buat perempuan yang aktif didunia penelitian ini, menjadi seorang komisioner KPU dibutuhkan kreativitas, kerja sama tim, profesional serta berintegritas.

Sementara itu pada sesi pembekalan, Ketua DKPP Harjono menekankan pentingnya kode etik pada profesi seperti penyelenggara pemilu. Profesi yang didalamnya ada kekuasaan individu yang besar dan berpengaruh pada keputusan yang dikeluarkan. "Seperti dokter, mereka tidak boleh sembarangan mengeluarkan diagnosa, makanya ada kode etik," ujar Harjono. 

Meski begitu Harjono mengajak penyelenggara pemilu untuk tidak takut akan hadirnya DKPP. Sebab kode etik menurut dia adalah sesuatu yang dipahami oleh diri pribadi dan selama yang bersangkutan bekerja sesuai aturan yang berlaku maka sanksi seperti apapun tidak akan memengaruhi. "Dan pemberian sanksi kode etik sesungguhnya bukan untuk menghukum orangnya tapi menjaga (marwah) lembaganya," tambah Harjono. 

Dikesempatan sebelumnya Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menjelaskan secara rinci tugas dan wewenang lembaganya dalam pemilu. Dia mengakui adanya kewenangan lebih Bawaslu dalam pemilu di Indonesia yang kini dapat menyidangkan sengketa kepemiluan, juga menggelar mediasi dan ajudikasi. (hupmas kpu ri dianR-dessy/foto: dianR/ed diR)


Post Terkait

  • KPU Terima Baik Usulan MRP Terkait Syarat Calon
    Tanggal : 2019-10-16 18:53:00

    "MRP adalah lembaga resmi, wakil kultural masyarakat Papua. Oleh karena itu KPU menerima dengan baik usulan ITU, nanti dari sisi KPU akan dibahas di pleno dan akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR," ungkap Hasyim ...Selengkapnya...


  • Jaga Amanah, Jadi Penyelenggara Profesional
    Tanggal : 2019-10-15 13:47:14

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2019-2024 serta PAW Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023, di Jakarta, Selasa (15/10/2019) ...Selengkapnya...


  • Tepat Menyusun Rencana Kerja
    Tanggal : 2019-10-11 20:00:00

    Tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasalnya dengan anggaran terbatas penyelenggara dituntut dapat menyelenggarakan Pemilihan 2020 dengan baik. Untuk itu, diperlukan perencanaan kerja yang tepat. ...Selengkapnya...


  • KPU Pangkep Hadirkan Nuansa RPP di Cafe dan Warkop
    Tanggal : 2019-10-11 16:39:57

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep membuat terobosan dengan menyebar buku-buku pemilu dan demokrasi di kafe dan warung kopi ...Selengkapnya...


  • Pengembangan E-Rekap Berkelanjutan
    Tanggal : 2019-10-11 15:09:01

    Rencana jangka panjang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemanfaatan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap). Meski tahap awal sistem ini akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...