• Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam Pemilihan Serentak 2020


Mekanisme PAW Anggota Dewan

Tanggal : 23 Jan 2021 14:04:54 • Penulis : admin • Dibaca : 3392 x

Oleh: Heniwati 

Anggota KPU Bondowoso Divisi Teknis 

Penggantian Antarwaktu (PAW), adalah mekanisme ketika ada salah seorang anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur berhalangan tetap dalam perjalanan kepemimpinannya.

PAW diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13 tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota.

Teknisnya anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara  dari partai politik yang sama dan dapil yang sama. Apabila terdapat lebih dari calon PAW dengan perolehan suara sama, calon PAW ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.

Jika misalnya, tidak terdapat calon pada suatu dapil, calon PAW ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis. Jika terdapat lebih dari 1 dapil yang berbatasan langsung secara geografis, calon PAW ditetapkan dari dapil dengan jumlah penduduk terbanyak.

Apabila tidak terdapat calon pada dapil yang berbatasan langsung, calon PAW ditetapkan dari dapil yang tidak berbatasan langsung dengan penduduk terbanyak. Tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatasan langsung, calon PAW ditetapkan dari DCT setingkat diatasnya.

Dan apabila tidak terdapat calon yang memperoleh suara (suara nol) pada suatu dapil, calon PAW ditetapkan berdasarkan jenis kelamin perempuan.  Jika terdapat lebih 1 calon perempuan, calon PAW ditetapkan yang memiliki nomor urut terkecil. Poin penentuan penetapan calon berjenis kelamin perempuan merupakan aturan baru yang disisipkan pada pasal 14 dan 15 PKPU 6/2019.

Sementara ada beberapa alasan pemberhentian antarwaktu, antara lain karena: a). Meninggal dunia; b). Mengundurkan diri dan c). Diberhentikan. Anggota yang mengundurkan diri dikarenakan atas permintaan sendiri dan/atau ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Khusus untuk alasan ketiga, yakni diberhentikan, ada sembilan sebab. Pertama, jika tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kab/kota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Kedua, melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD kab/kota. Ketiga, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Keempat, karena tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kab/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk anggota DPRD kab/kota. Kelima, karena diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk anggota DPRD kab/kota. Keenam, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, karena melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang MD3. Kedelapan, karena diberhentikan sebagai anggota partai politik. Kesembilan, karena menjadi anggota partai politik lain bagi anggota DPRD kab/kota.

Sedangkan prosesnya, ketika ada PAW, maka harus dilampirkan data pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut terdiri atas: surat keterangan kematian bagi anggota DPRD kab/kota yang berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, surat pengajuan pengunduran diri yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup bagi anggota DPRD kab/kota yang mengundurkan diri, salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi anggota DPRD kab/kota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Selain itu melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang karena tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD kab/kota dan surat keputusan pemberhentian dari partai politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota sesuai AD/ART partai bagi yang diberhentikan sebagai anggota partai politik atau menjadi anggota partai politik lain.

Terkait siapa calon PAW anggota DPRD kab/kota, KPU kab/kota harus melakukan verifikasi secara teliti dan akurat. Apakah calon PAW yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya memenuhi syarat atau tidak. Adapun calon PAW dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila: 1). meninggal dunia; 2) mengundurkan diri; 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya calon PAW tidak memenuhi syarat jika ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah, diangkat sebagai Anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Juga ketika berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga ketika sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mereka yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih; f) diberhentikan sebagai anggota partai politik; dan/atau g) menjadi anggota partai politik lain.

Dari penjelasan di atas sudah sangat gamblang dan jelas siapa yang berhak menjadi calon pengganti antarwaktu apabila terjadi PAW anggota dewan. Misal, calon PAW sedang berprofesi seperti yang telah disebutkan di atas, maka calon PAW tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kecuali, calon PAW tersebut membuat surat pernyataan pengundurkan diri dari jabatan profesinya. Sehingga statusnya menjadi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD kab/kota.

Mekanisme PAW Anggota DPRD Kab/Kota

Proses PAW Calon Anggota DPRD kab/kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW). SIMPAW merupakan sistem aplikasi manajemen PAW mulai dari proses input data hingga menghasilkan output berupa laporan. Data yang digunakan untuk aplikasi SIMPAW di antaranya data partai peserta pemilu dan calon anggota legislatif dari Situng. Aplikasi SIMPAW digunakan untuk memudahkan pelaksanaan jika ada PAW anggota DPRD kab/kota. Memudahkan proses administrasi, arsip data PAW sekaligus sebagai layanan informasi publik sehingga proses PAW transparan. Sistem ini digunakan sebagai wujud penyelenggara pemilu yang berkualitas, tranparan dan akuntabel kepada publik.

Proses PAW Anggota DPRD kab/kota dilakukan setelah pimpinan DPRD kab/kota menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD kab/kota atas dasar surat dari partai politik. Kemudian KPU kab/kota mencatat surat permintaan nama calon pengganti, setelahnya melakukan verifikasi  dokumen calon PAW. Pada proses inilah aplikasi SIMPAW digunakan. Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU kab/kota melakukan klarifikasi dengan cara, pertama, berkoordinasi dengan partai politik, kedua koordinasi dengan calon PAW untuk mendapatkan pernyataan tertulis, selanjutnya koordinasi dengan lembaga terkait.

Verifikasi dokumen berikut klarifikasi  dilaksanakan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya surat dari pimpinan DPRD kab/kota. Proses selanjutnya KPU kab/kota menuangkan penetapan hasil verifikasi dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian calon PAW. Terakhir KPU kab/kota meyampaikan surat jawaban kepada pimpinan DPRD kab/kota yang ditembuskan kepada Menteri dalam Negeri, ketua DPC partai yang bersangkutan dan ketua fraksi partai yang besangkutan dan juga sebagai arsip.

Kesiapan KPU Kabupaten Bondowoso

Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara sah pemilihan legislatif pada 2019 di Daerah Pemilihan Bondowoso 1 sejumlah 94.543 suara sah, Daerah pemilihan Bondowoso 2 sejumlah 96.605 suara sah, Daerah pemilihan Bondowoso 3 sejumlah 89.383 sah, Daerah pemilihan Bondowoso 4 sejumlah 96.287 suara sah dan Daerah pemilihan Bondowoso 5 sejumlah 96.476 suara sah.

Penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Kab Bondowoso Tahun 2019 berjumlah 45 orang. Hasil konversi berdasarkan hasil rekap dengan metode sainte lague, Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 14 kursi, Partai Gerindra 4 kursi, PDI Perjuangan 7 kursi, Partai Golkar 6 kursi, PKS 5 kursi, PPP 6 kursi, PAN 1 kursi dan Partai Demokrat 2 kursi.

Terkait PAW mekanismenya jelas dan KPU Bondowoso harus siap  melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan batasan waktu yang telah ditentukan. Apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan DPRD Kab Bondowoso diterima oleh KPU Kab Bondowoso, maka PAW tidak dapat dilaksanakan dan keanggotaan DPRD Kabupaten kosong sampai berakhirnya masa jabatan. KPU Kab Bondowoso sebagai lembaga penyelenggara pemilu bekerja berdasarkan administrasi dan harus melaksanakan proses PAW Anggota DPRD sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan. (*)


Post Terkait

  • Cara Tepat KPU Mahulu Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilihan 2020
    Tanggal : 2021-03-02 03:00:00

    Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan demokrasi langsung di tingkat daerah. Masyarakat memiliki kesempatan secara langsung untuk memilih pemimpin di daerahnya ...Selengkapnya...


  • Kepala Daerah Terpilih
    Tanggal : 2021-03-01 21:00:00

    Kemenangan dalam suatu pemilihan diatur berdasarkan UU Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 ...Selengkapnya...


  • Data Akurat untuk Indonesia Sehat
    Tanggal : 2021-02-09 20:00:00

    Meskipun pelaksanaan Pemilihan Serentak telah usai, namun kisah tentang lika-liku selama pelaksanaan tahapan masih menarik untuk diperbincangkan ...Selengkapnya...


  • Kilas Balik Pemilihan 2020
    Tanggal : 2021-01-29 21:02:05

    UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 menjelaskan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat: nasional, tetap, mandiri/independen. ...Selengkapnya...


  • Pemilihan Usai Korona Masih Mengancam
    Tanggal : 2021-01-11 18:13:20

    Menulis tentang pemilihan sepertinya tidak akan pernah ada habisnya, selain menarik dibahas dan diamati kebetulan penulis juga merupakan salah satu Anggota KPU ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...