• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Budaya Literasi dan Kualitas Demokrasi

Tanggal : 01 Dec 2019 21:53:00 • Penulis : admin • Dibaca : 7770 x

oleh: Ahmad Hadziq

Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Secara sederhana literasi dapat diartikan kemampuan membaca, menulis, berbicara,  menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Jika memahami pengertian tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa dalam memperoleh informasi, sumber utamanya adalah dengan membaca buku. Tentu harapan tersebut akan dicapai sejauh mana minat masyarakat dalam membaca. Kenyataannya, UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru  mencapai  0,001, artinya, pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Banyak kondisi yang memengaruhi minimnya budaya membaca walaupun UU  No  43  Tahun  2007  Tentang Perpustakaan  memberikan  harapan kepada  kita  akan  berkembangnya budaya literasi.

Namun seseorang dikatakan literat bukan hanya karena kemampuan membaca dan keberaksaraan saja akan tetapi kemampuan seseorang menganalisa, berpikir kritis dan mampu mengaktualisasikan dengan kondisi yang ada akibat dari apa yang di baca dengan apa yang di rasakan sebagai realita. Tidak ada manusia yang lahir otomatis menjadi literat, butuh proses dan waktu yang panjang. Pada  dasarnya kepekaan  dan  daya  kritis  akan lingkungan  sekitar  lebih  diutamakan sebagai  jembatan  menuju  generasi literat,  yakni  generasi  yang  memiliki ketrampilan  berpikir  kritis  terhadap segala  informasi  untuk  mencegah  reaksi yang bersifat emosional. Sebaliknya generasi yang tidak mampu memahami, menganalisa dan tidak memiliki sikap kritis terhadap lingkungan disebut generasi ilaterat. Relevansi hubungan antara budaya literasi dengan kualitas demokrasi, di penghujung tahun ini penulis akan mencoba melihat realitas perilaku pemilih pada pemilu serentak 2019 dan tantangan dalam menghadapi pemilihan serentak kepala daerah 2020.

Kemampuan literasi tentang politik yang baik sangat menentukan kualitas pelaksanaan proses demokrasi. Atau paling tidak pemahaman literasi secara umum sehingga mampu menganalisa dan kritis tentang haknya dalam berdemokrasi. Beberapa permasalahan yang sering muncul akibat minimnya kemampuan literasi antara lain pertama, tentang hak memilih. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Pasal 56 menjelaskan bahwa warga Negara yang mempunyai hak memilih adalah mereka yang pada hari pemungutan sudah berusia tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah. Lebih lanjut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 menyebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih maka pemilih tersebut harus berdomisili di wilayah pemilihan dengan di buktikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Permasalahan yang sering ditemukan oleh penyelenggara saat penyusunan daftar pemilih adalah saat menerima Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4), masih banyak ditemukan data ganda, orang yang telah meninggal dunia dan sudah pindah domisili, begitu juga warga yang belum melakukan perekaman KTP-el. Tentu ini bukan semata-mata kelemahan dalam proses pendataan penduduk tapi kenyataan bahwa masih banyak warga yang belum memahami sepenuhnya akan pentingnya administrasi kependudukan. Inilah yang terjadi karena budaya literasi yang masih rendah sehingga tidak ada keinginan mencari informasi tentang pentingnya data kependudukan. Permasalahan yang paling sering menjadi isu saat pelaksanaan pemilihan terkait dengan data kependudukan adalah masalah pindah datang dan pencatatan kematian. Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur pada pasal 15 bahwa penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu tertentu yang telah di atur, wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah. Surat keterangan tersebut digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KTP bagi yang bersangkutan. Begitu pula masalah pencatatan kematian pasal 44 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana  paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal kematian. Namun kedua masalah tersebut selalu muncul setiap proses pendataan pemilih pada saat pemilihan. Lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi menjadi salah satu indikator masalah selain juga masalah teknis lainnya.

Yang kedua, masalah politik identitas dan pencitraan. Generasi yang ilaterat akan mudah dipengaruhi dengan politik identitas dan pencitraan yang tidak substantif dengan permasalahan yang dibutuhkan. Akibatnya sikap dalam memilih cenderung mengarah pada penguatan kelompok dan pendekatan secara emosional. Bagi elit yang memiliki kepentingan tentu melihat kelemahan literasi pemilih dengan memanfaatkan strategi yang simpel. Contohnya mulai menjamur baliho dan spanduk dengan foto bakal calon kepala daerah meskipun proses pemilihan sendiri belum sampai pada tahap penetapan pasangan calon apalagi kampanye. Inilah strategi simpel yang dibangun untuk meningkatkan popularitas di tengah generasi yang ilaterat. Ada beberapa metode kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diantaranya adalah penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye. Keduanya dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar parpol atau gabungan parpol, dan/atau foto pengurus parpol atau gabungan parpol. Bagi generasi literat, yang menjadi fokus tentu tentang visi, misi, dan program sebelum melihat foto pasangan calon dan nomor. Bukan sebaliknya lebih mendahulukan dan tertarik dengan tampilan foto. Tekhnologi digital saat ini sangat memungkinkan siapa saja bisa terlihat indah di foto dengan citra dan gaya apapun.

Ketiga, akibat dari minimnya budaya literasi adalah permasalahan lemahnya pengawasan partisipatif dan praktek money politik akibat dari minimya kesadaran dan semangat menciptakan good and clean governance. Good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Kemudian dalam praktiknya clean governance adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mencapai kondisi tersebut, proses pemilihan pemerintahan yang berlangsung secara jujur dan demokratis mutlak dilakukan. Untuk itu budaya literat harus di bangun kepada warga dengan memberikan pemahaman tentang regulasi terkait pelanggaran pemilihan sehingga mempersempit ruang gerak pelaku money politik.

Pelaksanaan pemilihan serentak kepala daerah 23 september 2020 yang akan datang menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagi pegiat pemilu, mahasiswa, tokoh masyarakat, media dan penyelenggara untuk membangun diskursus dalam menumbuhkan budaya literasi sehingga tumbuh kesadaran menciptakan pemilihan yang berkualitas. Bagi KPU sendiri dalam membangun budaya literasi khususnya masalah pemilu dan demokrasi telah memberikan kesempatan bagi publik untuk ruang diskusi melalui program Rumah Pintar Pemilu (RPP). Melalui RPP KPU berupaya membangun komunikasi dua arah yaitu menarik masyarakat untuk mengunjungi dan keluar menyebarluaskan informasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Tujuan pentingnya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangkan menumbuhkan budaya literasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Tidak mudah memang, butuh proses dan waktu yang panjang. Tapi paling tidak semangat upaya itu harus dimulai dari sekarang. (*)


Post Terkait

  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


  • Perempuan Berdaya: Memaknai Hari Ibu
    Tanggal : 2019-12-20 19:00:00

    Di Indonesia, setiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Momen ini pertama kali diperingati pada 1938, dilandasi oleh kesepakatan peserta Kongres Perempuan III di Bandung, 22-27 Juli 1938 yang didasarkan pada momen bersejarah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...