• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Pandai Mengatur Perencanaan Anggaran Pemilihan

Tanggal : 10 Nov 2019 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 4764 x

oleh: Sugiono

Staf Teknis dan Hupmas KPU Jember

Pemilihan Umum tahun 2019 telah selesai dilaksanakan, proses demokrasi yang persiapannya telah dilakukan sejak 2017 purna dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan pada awal dan tengah Oktober silam.

Meski secara keseluruhan Pemilu 2019 berakhir, namun kerja-kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara sejatinya tidak pernah berakhir. Seperti saat ini, usai Pemilu 2019, KPU sudah mulai disibukkan dengan persiapan Pemilihan Serentak 2020.

Pemilihan kepala daerah yang aturan tahapan, program dan jadwalnya telah disusun dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2019 tentunya butuh disiapkan secara matang. Didalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sendiri tahapan persiapan telah dimulai sejak Oktober 2019 dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

NPHD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya disepakati antara pemerintah daerah dengan KPU sebagai penerima hibah. Hibah tersebut dapat berupa uang, barang atau jasa yang diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

Perencanaan NPHD merupakan salah satu tahapan terpenting dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan. Dukungan dan fasilitasi anggaran turut menentukan  terselenggaranya pemilihan yang berkualitas,  karena itu dalam proses perencanaan anggaran ini harus dipersiapkan secara matang dan cermat.

Meski demikian rentang waktu antara pemilu dengan pemilihan kepala daerah (yang berdekatan) membuat KPU tidak mempunyai cukup ruang dan waktu untuk merencanakan penyusunan anggaran. Terlalu dekatnya jarak ini menjadi salah satu kendala dalam perencanaan dan penyusunan anggaran yang efektif.

Berkaca dari hal tersebut, penyelenggara pemilihan tentunya harus pandai dalam mengatur dan menggunakan tenaganya dalam menyusun anggaran ini terutama saat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Situasi ini memang harus dimanfaatkan dengan baik demi mewujudkan terselenggaranya Pemilihan 2020 yang sukses.

Idealnya sebuah anggaran memiliki fungsi fiskal dan manajemen, dimana anggaran digunakan untuk mengatur alokasi belanja pengadaan barang dan jasa publik, sehingga ketika itu dilakukan secara ideal telah tercapai tujuan dalam menyukseskan sebuah pelaksanaan program pemerintah. Begitu pula dengan anggaran pemilihan yang harus dilakukan secara ideal agar mencakup segala kebutuhan-kebutuhan dalam mensukseskan pemilihan.

Idealnya sebuah anggaran pemilihan adalah tercapainya sebuah kesuksesan pemilihan kepala daerah dengan didukung anggaran yang memadai, baik dalam belanja barang dan jasa, honoraroium dan kelompok kerja, operasional KPU, pengadaan barang dan jasa, sosialisasi, kampanye dan operasional PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

Meskipun kebutuhan Pemilihan Serentak 2020 berbeda ditiap daerah namun KPU dan pemerintah berupaya menyamakan aturan dalam penyusunan anggaran, penyususnan anggaran pemilihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan berpacu pada Peraturan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020, Keputusan KPU RI nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Keputusan KPU RI Nomor 81/Kpts/KPU/Yahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan KPU RI nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang  Jenis Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020 digelar pada 23 September 2020 di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dalam penyusunan anggran KPU berlandaskan pada aturan tersebut untuk penyusunan anggaran sudah berupaya membuat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing daerah dengan mempertimbangkan ketepatan dan keakuratan anggaran dengan kebutuhan pemilihan yang mencakup kebutuhan logistik, sosialisasi, kampanye, honor badan ad hoc dan operasional dalam menjalankan tahapan pemilihan.

Dengan prinsip tersebut idealnya anggaran pemilihan yang dianggarkan oleh KPU tidak akan bisa sempurna tanpa peran pemerintah daerah. Karena ini merupakan anggaran publik maka kebijakan fiskal dan manajemen harus dipetimbangkan, disinlah peran pemerintah daerah dalam menciptakan anggran yang ideal.

Pemerintah daerah dengan kebijakan fiskalnya mempetimpangkan anggaran yang dibutuhkan dalam pemilihan, hal ini akan menjadi kontrol terhadap rancangan anggaran yang ada. Tepat atau tidaknya anggaran bisa diketahui dengan peran pengawasan dari pemerintah daerah. Sedangkan dalam manajemen anggarannya KPU selaku penyelenggara pemilihan harus mampu mengelola anggaran tersebut dengan tepat dan akurat.

Dengan aturan diatas pemerintah dan KPU pusat sudah jelas menyebutkan bahwa perjalanan sebuah pemilihan kepala daerah harus berjalan secara serasi begitu pula dengan KPU provinsi dengan pemerintah provinsi, KPU kabupaten/kota dengan pemerintah kabupaten kota, peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Pemilihan Serentah 2020 sangatlah penting, baik dalam segi anggaran yang Ideal ataupun perjalanan tahapan pemilihan maka pemerintah daerah harus bisa melek dan tanggap terhadap proses pemilihan. (*)


Post Terkait

  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


  • Perempuan Berdaya: Memaknai Hari Ibu
    Tanggal : 2019-12-20 19:00:00

    Di Indonesia, setiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Momen ini pertama kali diperingati pada 1938, dilandasi oleh kesepakatan peserta Kongres Perempuan III di Bandung, 22-27 Juli 1938 yang didasarkan pada momen bersejarah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...