• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Mengukur Berhasil Tidaknya Uji Materi Syarat Minimal Umur Calon Kepala Daerah di MK

Tanggal : 04 Nov 2019 12:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 5126 x

oleh: Wandyo Supriyatno

(Anggota KPU Kabupaten Klaten)

Menjelang perhelatan Pemilihan Serentak 2020, empat politikus muda; Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution dan Cakra Yudi Putra mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan uji materi (judicial review) atas Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015, terutama yang berkaitan dengan pasal yang mengatur persyaratan batasan usia minimal bagi calon gubernur, bupati atau walikota dengan kuasa hukum Rian Ernest SH.

Mengingat pencalonan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota masuk ranah dan kewenangan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, maka penulis selaku anggota KPU kabupaten, memberikan tanggapan dan analisis yuridis atas nilai dan kebenaran formil maupun subtansial atas pengujian UU tersebut ke MK oleh para pemohon. Semoga analisis ini memberikan warna dan pengetahuan yang lebih integral dan komprehensif, tentang pembatasan minimal umur yang diatur dalam UU nomor 1 Tahun 2015 ini.

Kwartet politikus muda ini menggugat Pasal 7 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menghalangi pemohon maju sebagai calon gubernur-wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati dan calon walikota-wakil walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur syarat untuk menjadi calon gubernur-wakil gubernur berusia minimal 30 tahun serta calon bupati-wakil bupati dan calon walikota-wakil walikota minimal berusia 25 tahun.

Pada saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2020, yaitu 16-18 Juni 2020 yang akan datang , (berdasar PKPU 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020); mereka belum ada yang memenuhi prasyarat minimal batasan usia pencalonan. Pada saat pendaftaran nanti, Faldo Maldini berusia 29 tahun, Tsamara Amany berusia  23 tahun,  Dara Adinda Kesuma Nasution  berusia 24 tahun dan Cakra Yudi Putra berusia 23 tahun. Mereka beragumen bahwa dengan obyek permohonan daftar ditafsirkan seolah-olah golongan muda dibawah umur 25 tahun dipastikan tidak mampu memimpin sebaik golongan usia yang lebih tua. Menurut mereka, pembatasan syarat minimal usia bagi pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan ini tidak berdasar ilmu pengetahuan, tidak mempunyai nilai  filosifis, sosiologis, praktis dan yuridis. Mereka menyatakan Pasal 7 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 1 Tahun  2015 bertentangan dengan Pasal 8 ayat 4  yang menyatakan bahwa Kepala daerah dipilih secara demokratis, Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan sama dan Pasal 28i UUD 1945 yang menyatakan warga negara bebas dari perlakuan diskriminatif.

Mereka meminta MK menyatakan Pasal 7 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan benarkah apa yang mereka dalilkan tersebut? Bersediakah Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, dan membatalkan pemberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf (e)? Jika menolak apa argumentasi hukumnya? Dan seberapa jauh peluang permohonan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita bahas secara sekilas di bawah ini.

Sebagaimana bentuk analisis terhadap seberapa besar peluang gugatan tentang Pasal 7 ayat 2 huruf (e) tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim MK, penulis mengkajinya dari pasal 43 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,yang isinya, “Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik”.  Dilanjut dengan  Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi,“ Penyusunan Naskah Akademik rancangan UU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik”.

Dalam naskah akademik suatu RUU, kita bisa melihat dan mengerti, apa tujuan dibuat UU tersebut, temasuk didalamnya  materi pasal demi pasal yang menjadi batang tubuh dari UU tersebut. Secara subtansial, materi UU harus bisa dipertanggungjawabkan secara filosofis, politis, sosiologis, praktis, dan yuridis, agar materi UU tersebut mempunyai nilai sebagai sebuah norma yang bisa dipertanggungjawabkan secara politis dan sosial kepada bangsa dan negara.

Pembatasan usia bagi prasayarat pencalonan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota, bahwa dari sisi kejiwaan seseorang dan atas hasil analisis ahli psikologi manusia, disimpulkan bahwa pada batas usia tersebut seorang dinilai mampu untuk memimpin dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, dengan cakupan yang bertingkat. Seseorang diusia 25 tahun dianggap sudah layak untuk menjadi pemimpin di level kabupaten/kota, sedang dengan asumsi sudah mempunyai pengalaman 5 tahun sebagai bupati/walikota,  seseorang tersebut diperbolehkan naik ke jenjang provinsi pada saat berusia 30 tahun. Dari sisi kejiwaan, pada usis 25 tahun, baru seseorang masuk usia matang, mampu berpikir secara komprehensif, bijak dan mampu berpikir kedepan secara sistematis untuk kerja yang lebih maksimal. Pembatasan usia seorang calon bukan sebagai bentuk perlakuan yang diskriminatif secara politis, sehingga jika bunyi pasal ini dibenturkan dengan Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang larangan adanya diskriminasi tidak equal dan tidak linier dengan penghapusan tindakan diskriminasi bagi semua warga negara sesuai dengan piagam hak azasi dunia.

Dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, pembatasan usia calon adalah sesuatu yang tidak berdasar dan salah menurut pemohon. Ini memperlihatkan, pemohon hanya emosi dan tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan tentang kejiwaan/psikologi. Artinya, dilihat dari ilmu kejiwaan manusia, pembatasan usia minimal  memberikan patokan tentang kematangan jiwa dan cara berpikir seseorang. Dengan demikian, alasan pembatasan usia bagi pejabat publik yang dipilih secara langsung melalui pemilu bukan perlakuan yang diskriminatif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih luas, untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, agar terhindar dari tangan tangan yang tidak mampu dan tidak mempunyai kapabilitas sebagai pemimpin.

JIka kita mau lebih mendalami lagi tujuan yang lebih mendalam dari pembatasan usia minimal bagi calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota, maka kita bisa mempelajari UU Nomor 12 tahun 2011 dan perubahannnya  yaitu UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam naskah akademik suatu peraturan perundang-undangan, semua argumentasi materi harus didasarkan atas berbagai landasan, yaitu landasan filosofis, yuridism, sosiologis, historis, teknis akademis dan prinsip-prinsip yang melandasi perubahan. Dan materi pasal yang digugat para pemohon, sudah memenuhi segala aspek asas tertuang dalam UU yang menjadi dasar atas pembentukan UU tersebut.

Dengan demikian peluang PUU atas mereka,….sangat kecil untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kita tetap jalan terus menjalankan UU Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan tenang, tanpa takut ada perubahan norma pasca putusan MK. Salam Demokrasi. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...