• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Regulasi Tak Hanya Bagus Tapi juga Implementatif

Tanggal : 19 Nov 2019 22:30:00 • Penulis : admin • Dibaca : 5072 x

Ciloto, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan membuat regulasi yang merupakan pengejewantahan dari peraturan Undang-undang (UU). Dalam bentuk Perturan KPU (PKPU), lembaga yang lahir dari semangat reformasi ini kemudian mengatur segala macam hal di pemilu maupun pemilihan, mulai dari tahapan dan jadwal hingga pencalonan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Strategisnya posisi lembaga ini membuat Ketua KPU RI Arief Budiman mengingatkan jajarannya untuk cermat saat membuat regulasi. Peraturan yang baik menurut dia tidak hanya bagus tapi juga dapat diimplementasikan.

Arief kemudian mencontohkan peraturan yang baik baik dan perlu diimplementasikan ini seperti untuk pembentukan badan ad hoc. Formula yang digunakan menurut dia harus ditujukan tidak hanya menghasilkan penyelenggara ad hoc yang berkualitas dan berintegritas tapi juga bisa diterapkan dilapangan. “Untuk mencari orang-orang yang kita atur (baik dan berintegritas) itu bisa di dapatkan, tapi apa kita bisa mendapatkannya dilapangan,” tutur Arief.

Hal lainnya, mantan Anggota KPU Jawa Timur itu berharap agar tidak ada lagi trial and error dalam penyiapan regulasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 sehingga pada penyelenggaraan Pemilu 2024 siap dalam hal regulasi ditiap tahapannya.

“Saya berharap apa yang kita lakukan di 2020 (dalam pembuatan regulasi tiap tahapan) menjadi pijakan yang kuat untuk menyelenggarakan Pemilu di 2024, e-rekap kita harus bagus tidak ada lagi eror. Salinan digital kita harus bagus sehingga semua dapat kita gunakan dengan baik di 2024,” tambah Arief.

Masih menyoal regulasi, KPU diungkapkan Arief telah mengusulkan rekrutmen penyelenggara pemilu (Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten Kota) yang dilakukan tidak bersamaan selama tahapan pemilu. Hal itu diatur agar tidak mengganggu performa penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pemilu. “Mengacu pada 2 pemilu sebelumnya, durasi tahapan pemilu itu yakni 2 tahun. Masa jabatan Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota banyak yang berakhir di 2023 (sudah masuk dalam tahapan pemilu), nah itu semua sangat tergantung dengan kinerja kita,” sambung Arief.

Dalam akhir sambutannya Arief menginginkan seluruh jajarannya (Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten Kota-red) dapat mewariskan hal-hal positif selama masa jabatannya. Dia sendiri bersama enam anggota KPU RI lainnya berencana mewariskan electoral governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, yang eksis dalam skala nasional dan akan berlanjut ke jenjang internasional. 

Sebelumnya Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data, Bastian menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan rakor ini yaitu melakukan evaluasi pembentukan dan tata kerja badan ad hoc Pemilu 2019. Selain itu juga sebagai ruang sosialisasi  Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 dan rancangan perubahannya. “Dan memberikan sosialisasi terkait rancangan struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, KPU Sekretariat Provnsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta tipologi Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Mendapatkan daftar inventarisir masalah pembentukan badan ad hoc Pemilu Tahun 2019 untuk penyempurnaan rancangan peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS untuk Pemilihan 2020,” tutup Bastian. (hupmas kpu ri dam/foto: ieam/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...