• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Mendeteksi dan Mencegah Konflik Pemilihan Serentak 2020

Tanggal : 10 Nov 2019 16:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 8166 x

Oleh Ricky Febriansyah

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung

Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) pada dasarnya merupakan konflik dan bukan potensi lagi. Demikian disampaikan Anggota KPU RI Haysim Asy’ari saat ditanya mengenai potensi konflik dalam pemilu maupun pemilihan yang dikutip salah satu media daring beberapa waktu lalu. Dipenjelasan selanjutnya dikatakan bahwa konflik dimaksud karena didasarkan pada pertarungan perebutan kekuasaan dimana ada kepentingan yang besar disana sehingga perlu ada aturan main, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan baik peserta hingga penyelenggara pemilu atau pemilihan itu sendiri.

Lalu apakah hal ini bisa dicegah jika pemilu atau pemilihan saja disebuah konflik?

Menurut (Spies dan James, 2011) terdapat beberapa prinsip dasar pencegahan konflik yaitu proses sama pentingnya dengan hasil, nirkekerasan, kepemimpinan berbasis nilai, transparansi dan berbagi informasi. Selain itu adanya trust building, akuntabilitas penyelenggara pemilu, inklusivitas, indepedensi penyelenggara pemilu dan semangat koeksistensi dan interdependensi di antara para stakeholder pemilu.

Hampir sama, (Kommerud, 2012) mengatakan strategi mencegah konflik pemilu dan pemilihan bisa dimulai dari perencanaan keamanan pemilu yang melibatkan stakeholder, adanya kode etik yang disepakati bersama kandidat, parpol, dll, forum pertemuan regular antara para stakeholder, mendorong kerjasama dan pertukaran informasi antara aktor, program  penguatan sistem bagi penyelenggara pemilu (terutama bagi pegawai tetap), identifikasi isu-isu yang dapat berpotensi minimbulkan konflik, penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan secara berkesinambungan dan memastikan proses penghitungan yang cermat dan transparan di setiap tingkatan.

Jika ditambah dengan kerangka atau rancangan pencegahan konflik (International IDEA), yaitu perbaikan manajemen pemilu dengan menghindari kontroversi, kecurangan, dan kendala teknis untuk mencegah terjadinya konflik, perbaikan pengamanan pemilu dengan peran aparat keamanan untuk melindungi manusia, proses dan fasilitas dari kekerasan dan terakhir adanya perbaikan maka sejatinya konflik bisa diredam.

Namun apabila melihat penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang berlangsung hampir di setengah wilayah Tanah Air, 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, konflik memang cukup terbuka terjadi diwilayah-wilayah itu. Ditambah jika melihat karakteristik pemilihan kepala daerah dimana masyarakat dan peserta cukup (saling) mengenal, (kadang) memiliki keterikatan langsung ditambah adanya unsur kearifan lokal di masing-masing daerah.

Salah satu deteksi konflik Pemilihan Serentak 2020 ini adalah konflik antar pendukung pada saat kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pelaksanaan kampanye akan berlangsung pada 11 Juli hingga 19 September 2020. Itu artinya harus ada perhatian bersama selama pelaksanaan kampanye yang akan berlangsung baik pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, debat publik/terbuka antar pasangan calon, hingga pemasangan alat peraga.

Perhatian bersama semua pihak selama masa kampanye yang hanya berlangsung 3 bulan (71 hari) ini diharapkan dapat menghindari, mereduksi potensi gesekan akibat kepentingan dari masing-masing calon kepala daerah yang akan bertarung pada pemilihan nanti. Upaya ini merupakan suatu deteksi dan pencegahan konflik pilkada khususnya pada tahapan kampanye.

Selain itu pendidikan pemilih didaerah rawan konflik sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten Bangka Tengah dapat meminimalisir terjadinya konflik. Sosialisasi digelar kepada masyarakat Simpang Jongkong Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dimotori oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan beberapa stakeholder seperti kepolisian yang bertugas mengamankan, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga pemuda. Dengan demikian dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilihan dan meminimalisir terjadinya konflik nanti. (*)


Post Terkait

  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


  • Perempuan Berdaya: Memaknai Hari Ibu
    Tanggal : 2019-12-20 19:00:00

    Di Indonesia, setiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Momen ini pertama kali diperingati pada 1938, dilandasi oleh kesepakatan peserta Kongres Perempuan III di Bandung, 22-27 Juli 1938 yang didasarkan pada momen bersejarah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...