• Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam Pemilihan Serentak 2020


Menjamin Hak Pilih Rakyat

Tanggal : 01 Nov 2020 20:00:35 • Penulis : admin • Dibaca : 22350 x

oleh: Agus Ola Paon

ASN KPU Provinsi NTT

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai hasil dari proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan 2020  telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Total Pemilih yang ditetapkan untuk   270 daerah  pemilihan di Indonesia sebanyak 100.309.419. Ouput ini tentu  menjadi sebuah  hasil dan kesuksesan penyelenggara dan juga masyarakat dalam hal ini pemilih dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang cukup menyedot waktu dan sumber daya. 

Dengan ditetapkannya DPT,  maka komponen penting dalam sebuah pesta domokrasi  yakni penyelenggara, peserta pemilihan dan pemilih  yang merupakan  tiga  batu tungku utama sudah terwujud. DPT menjadi dasar rujukan untuk pengadaan beberapa  logistik  penting pemilihan diantaranya surat suara  yang peruntukannya per TPS memperhitungkan pula cadangannya dengan mengacu pada jumlah DPT.

DPT juga menjadi jaminan penyelenggara kepada rakyat bahwa pesta demokrasi yang akan  berlangsung 9 Desember 2020 pasti terlaksana secara langsung dan umum, karena terdapat pemilih  yang  secara rill akan  dibuktikan dengan kehadiran pemilih di TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Pada sisi yang lain,   Daftar Pemilih Tetap menjadi salah satu pilar penentu kesuksesan  penyelenggaraan karena secara teknis  jaminan setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah  harus terdaftar dalam DPT. Untuk itu maka semestinya DPT perlu menjamin agar  setiap warga negara yang mempunyai hak memilih dan  telah memenuhi syarat dalam proses pemutakhiran   harus terdaftar. Namun pengalaman juga menunjukan bahwa DPT sering menjadi masalah yang seksi  pada setiap pemilu maupun pemilihan  karena belum sepenuhnya memenuhi  prinsip-prinsip pemutakhiran yakni akurat dan mutakhir.  Hal ini disebabkan karena implementasi di lapangan pada saat pemutakhiran  yang terkadang tidak sesuai  dengan yang diharapkan oleh regulasi.

Problem DPT yang sering muncul yakni masih adanya pemilih yang telah memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT. Problem ini  tentu  karena ada  faktor penyebabnya diantaranya kelalaian petugas, dan faktor teknis lainnya. Terhadap kondisi ini, maka upaya untuk menjamin adanya hak pilih rakyat  tetap menjadi prioritas sepanjang  memenuhi ketentuan dan pengaturan dalam regulasi.  Prinsip utama bahwa hak pilih adalah hak dasar setiap warga negara yang perlu diberikan tempat  sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat.

Solusi

Regulasi baik Undang-undang maupun regulasi penyelenggara, memberi ruang yang cukup sebagai solusi atas realitas di lapangan terhadap yang memenuhi syarat pemilih namun belum terakomodir dalam daftar pemilih tetap. Solusi dibutuhkan sebagai jawaban terhadap pentingnya kedaulatan pemilih yang merupakan hak, tetapi ruang tersebut juga disyaratkan secara ketat sehingga penggunaan hak pilih benar-benar hanya kepada mereka yang memenuhi syarat.

Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb) merupakan jalan keluar terbaik  yang diberikan kepada  mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. PKPU 2 Tahun 2017 Pasal 23 memberi batasan yang tegas  terhadap DPTb, yakni pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK

Status pemilih seperti ini memiliki pembatasan secara teknis yakni menggunakan KTP sesuai alamat domisili dan menggunakan hak pilihnya  diatas pukul 12.00 waktu setempat sepanjang surat suara masih tersedia di Tempat Pemungutan Suara. Dengan solusi seperti ini maka, upaya dan usaha menjamin  hak pilih rakyat benar-benar dilakukan secara optimal oleh penyelenggara dan patut mendapat dukungan oleh pemilih dan peserta pemiihan.

Pindah Memiih

Pengaturan untuk  memberi jaminan terhadap hak pilih rakyat  dalam pemilihan  terkait pindah memilih atau melakukan pemberian suara di TPS lain  juga menjadi hal yang sangat penting.  Tidak dapat dipungkiri bahwa mobilitas warga adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dibatasi sehingga perlunya pengaturan untuk memberikan kepastian kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya

Terdapat beberapa keadaan tertentu yang diatur dalam regulasi  PKPU 2 Tahun  2017 Pasal 24 yang membolehkan pemilih untuk memanfaatkannya dan  berakibat pada kondisi memilih di tempat lain di antaranya adalah :

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

c. penyandang disabilitas yang berada di pantisosial/panti rehabilitasi;

d. menjalani rehabilitasi narkoba;

e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;

f. tugas belajar;

g. pindah domisili; dan/atauh.tertimpa bencana alam.

Secara teknis pemilih melapor kepada PPS asal atau KPU setempat dan tujuan terkait alasan pindah memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari emungutan suara. Tujuannya adalah agar ada proses yang perlu dilakukan terkait dengan pengalokasian pada  pada daerah tujuan dan tempat pemungutan suaranya. Dalam Tata Kelola Daftar Pemilih maka akan terdapat Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, yakni  daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Dengan pengaturan terhadap  beberapa keadaan tertentu ini, maka alasan diluar yang diisyaratkan tidak dapat digunakan misalnya liburan  atau berwisata ke tempat lain sekalipun masih dalam daerah yang sama.  Ajakan untuk memilih dulu baru liburan atau berwisata sesungguhnya ingin menggugah agar pemilih lebih mengutamakan untuk menggunakan hak pilih, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.  Perlunya pembatasan ini juga agar pindah memilih tidak menjadi kebablasan tetapi terkendali sehingga tidak  memicu terganggunya  alokasi kebutuhan logistik yang akan disalurkan ke tempat pemungutan suara.

Lindungi Hak Pilih

Slogan “Lindungi Hak Pilihmu” yang didengungkan penyelenggara sesungguhnya ingin memberi penegasan akan pentingnya hak pilih. Keseriusan penyelenggara terus dilakukan dengan berbagai upaya untuk menyiapkan data pemilih melalui sarana yang mendekatkan pemilih dengan penyelenggara.

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan  sarana yang dihadirkan penyelenggara agar pemilih bersama penyelenggara secara bersama-sama berupaya melindungi hak pilih warga. Sidalih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. Dengan sistem informasi ini pemilih secara mandiri dapat mengecek data dirinya dan TPS nya dan memberi masukan.

Beberapa keunggulan Sidalih menurut  Agustina Cahyaningsih, Hendaryanto Wijayadi, Ryan Kautsar (Jurnal  PolGov Vol. I No. 1, 2019) SIDALIH adalah sistem operasinya yang bersifat terbuka (open data/open source), dapat diakses secara daring (online). Hal ini merupakan kelebihan tersendiri yang memungkinkan keterlibatan khalayak untuk melakukan pengecekan, perbaikan, dan kontroling dari masyarakat. Selain itu  fungsionalisasi Sidalih dari konsolidasi data berhasil mengoleksikan data-data pemilih dari seluruh jenis pemilu yang telah digelar mulai dari pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang tahun 2015 dan 2017. Dengan Sidalih, pengelolaan data dilakukan secara nasional.

Gunakan Hak Pilih

Jaminan terhadap hak pilih dan perlindungan hak pilih yang secara optimal diberikan negara melalui  kerja penyelenggara pemilihan menjadi bermanfaat untuk kehidupan bangsa dan daerah apabila hak pilih tersebut digunakan secara baik dan benar  pada hari pemungutan suara.  Secara  Ketatanegaraan di Indonesia,  memilih bukanlah  kewajiban tetapi hak. Terkait hak maka tidak ada sanksi yang diberikan kepada  orang yang tidak melaksanakan haknya, begitu juga dengan hak  memilih.

Namun menjadi tanggung jawab warga negara untuk membangun kesadaran kolektif  bahwa  dengan memilih kita ikut menentukan masa depan bangsa atau daerah sehingga hak pilih yang melekat dalam diri warga negara yang memenuhi syarat  harus bisa menjadi kekuatan untuk  membangun daerah melalui pemimpin yang dihasilkan secara demokratis. 

Sebagai hak, maka hak memilih merupakan  hak istimewa bagi  rakyat khususnya pemilih  terlebih pemilih muda atau pemilih milenial yang akan mempunyai pengalaman memilih. Istimewah karena hak ini tidak bisa digantikan atau diwakilkan kepada orang lain sekalipun dekat secara emosional, misalnya suami dan istri yang masing-masing memiliki hak istimewah tersebut.

Memilih itu sendiri juga adalah kesempatan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan daerah dalam  kurun waktu  tertentu dan pada saatnya akan menjadi  sebuah kebanggaan tersendiri bagi  pemilih   bahwa  dengan meluangkan waktu untuk gunakan hak pilih di tempat pemungutan suara akan memberi dampak yang besar bagi kemajuan daerah.

Tantangan saat ini adalah menggunakan hak pilih di tengah pandemi. Memilih pemimpin dan memilih hidup adalah dua pilihan yang sama pentingnya pada saat ini. Harapannya adalah bersama kita mendorong pemilih untuk memilih datang ke TPS mengggunakan hak pilihnya  dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga dapat mengubah sikap  sebagian orang yang memilih untuk tinggal di rumah dan  tidak menggunakan hak pilihnya  karena takut Covid-19. (*)

 


Post Terkait

  • Data Akurat untuk Indonesia Sehat
    Tanggal : 2021-02-09 20:00:00

    Meskipun pelaksanaan Pemilihan Serentak telah usai, namun kisah tentang lika-liku selama pelaksanaan tahapan masih menarik untuk diperbincangkan ...Selengkapnya...


  • Kilas Balik Pemilihan 2020
    Tanggal : 2021-01-29 21:02:05

    UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 menjelaskan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat: nasional, tetap, mandiri/independen. ...Selengkapnya...


  • Mekanisme PAW Anggota Dewan
    Tanggal : 2021-01-23 14:04:54

    Penggantian Antarwaktu (PAW), adalah mekanisme ketika ada salah seorang anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur berhalangan tetap dalam perjalanan kepemimpinannya. ...Selengkapnya...


  • Pemilihan Usai Korona Masih Mengancam
    Tanggal : 2021-01-11 18:13:20

    Menulis tentang pemilihan sepertinya tidak akan pernah ada habisnya, selain menarik dibahas dan diamati kebetulan penulis juga merupakan salah satu Anggota KPU ...Selengkapnya...


  • Catatan di Penghujung Tahun 2020
    Tanggal : 2020-12-28 22:05:07

    Tak terasa waktu begitu cepat berlalu hari demi hari, bulan ke bulan, hingga sampailah di penghujung tahun. Bagi setiap individu, lembaga, institusi, atau sebutan lain, sudah tentu mempunyai catatan yang terangkum selama setahun. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...