• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

KPU Minta Kemendagri Mediasi 5 Kabupaten Belum Teken NPHD

Tanggal : 05 Nov 2019 14:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 971 x

Jakarta, kpu.go.id - Sebanyak 265 dari 270 daerah yang melaksanakan Pemilihan Serentak 2020 tercatat telah resmi menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD), data tersebut disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Konferensi Pers, di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Sisanya, lima daerah yakni Kabupaten Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan masih terhambat sejumlah polemik. Menurut Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, hambatan yang dialami lima daerah tersebut secara spesifik terkait tidak tercapainya titik temu anggaran yang diusulkan KPU dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Jadi misalnya Solok Selatan itu awalnya kita ajukan Rp27 Miliar tetapi pemda hanya patok Rp14 Miliar, padahal ketika pembahasan teman-teman KPU bersedia menurunkan, kemudian Solok awalnya Rp11 Miliar bersedia turunkan Rp27 Miliar tapi pemda patok Rp17 Miliar," terang Pramono.

Pramono menduga, perbedaan anggaran yang terlalu lebar tersebut ditengarai lantaran kurang responsifnya pemda setempat dalam membahas anggaran secara terbuka.

"Kemudian di Pangkajene ini sebenarnya bukan soal ketersediaan anggarannya tapi lebih kepada relasi kepala daerah yang bersangkutan dengan KPU-nya, ada nuansa lain. Simalungun, kita tahu ini adalah bupati yang pada tahun lalu ingin maju tapi keterpenuhan syaratnya tidak memenuhi syarat," sambung Pramono.

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting juga menyayangkan terhambatnya penandatanganan NPHD di lima daerah itu. Evi menyebut sejak dimulainya tahapan syarat calon perseorangan pada 26 Oktober lalu mestinya KPU sudah berkonsentrasi melaksanakan tahapan. "Anggaran di awal tahun harus dipersiapkan dari sekarang, konsentrasi bukan lagi bicara NPHD tapi harusnya tahapan," tegas Evi.

Sementara itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan berharap pemerintah memberikan dukungan sosialisasi dalam rangka peningkatan angka partisipasi masyarakat mengingat dari total anggaran Rp9,8 Triliun sebagian besar anggaran sosialisasi yang dirasionalisasikan.

Tak kalah penting, Komisioner KPU, Viryan menyampaikan rencana penggunaan sistem e-rekap pada Pemilihan 2020 mendatang. "Terkait penggunaan e-rekap kami sudah bertemu dengan ITB dan bahas segala hal terkait Situng kemarin dan kami berikhitar optimalkan kembali dalam bentuk e-rekap," jelas Viryan.

Komisioner KPU, Ilham Saputra berharap penandatanganan NPHD dapat segera rampung mengingat akan diadakannya perekrutan badan ad hoc untuk membantu pelaksanaan pesta demokrasi di 2020. "Untuk merekrut badan adhoc dan ada tambahan honor badan ad hoc, kesiapan SDM kita akan laksanakan Bimtek disiapkan per divisi, SDM tentu akan siapkan segala sesuatunya, penting agar anggaran ini segera ditandatangani," imbuhnya.

Terakhir, Ketua KPU RI, Arief Budiman berharap anggaran yang sudah ditandangani oleh 265 KPU daerah mencukupi saat pencairannya.

Perlu diketahui usulan anggaran di lima daerah tersebut meliputi :
1. Simalungun: Rp 68.294.200.850
2. Solok: Rp31.912.080.110
3. Solok Selatan: Rp27.325.000.000
4. Tanah Datar: Rp33.508.889.440
5. Pangkajene Kepulauan: Rp37.162.308.732
(hupmas kpu ri Bil/foto: Dosen/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...