• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Budaya Organisasi di KPU Sumatera Selatan

Tanggal : 06 Dec 2018 17:17:00 • Penulis : admin • Dibaca : 9379 x

PRATAMA 
(Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Musi Banyuasin)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara organisasional melakukan perubahan rutinitas setiap ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum se-Indonesia. Perubahan rutinitas tersebut mulai menunjukkan manfaatnya dalam perubahan budaya organisasi satuan kerja KPU se-Sumatera Selatan khususnya. Perlahan dan pasti KPU RI mengubah kebiasaan kerja setiap sumber daya manusia di semua tingkatan, yang akan berguna untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan. 

Saya memperhatikan ada tiga kebiasaan yang berhasil ditransformasi oleh KPU RI untuk Sumatera Selatan. Pertama adalah perbuatan indisipliner dalam menghadiri dan tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Karena sudah pernah terjadi bahwa beberapa ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak menghadiri sesi pembukaan atau sesi presentasi atau sesi diskusi pada kegiatan tingkat provinsi, dengan cara menandatangani lembar konfirmasi kehadiran (absensi), lalu pergi meninggalkan lokasi kegiatan. Kejadian khusus tersebut memang tidak disiplin dan tidak profesional, yang telah nyata dilarang dalam tata kerja KPU. Sehingga KPU RI menerapkan proses pencocokan dan penelitian (coklit) kehadiran peserta pada setiap kegiatan. Komisioner KPU Provinsi yang menjadi pengampu divisi akan memanggil satu persatu anggota KPU Kabupaten/Kota. Jika ada ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota tertentu yang tidak hadir pada saat disebutkan namanya, maka diwajibkan untuk diberi surat peringatan yang ditembuskan kepada KPU RI. Kebiasaan baru ini meningkatkan kesadaran para ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota untuk lebih disiplin, lebih mawas diri dan membawa organisasi dari persepsi disiplin saat ini untuk menuju tingkatan profesionalitas yang lebih tinggi.

Kedua adalah kebiasaan melakukan identifikasi dan penilaian resiko terpisah. Karena ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota biasanya mengerjakan tugas pokok dan fungsi terkait divisinya sendiri, hanya sekadarnya memahami regulasi yang mengatur divisi lain dan isu strategis terkait divisi lain. Kebiasaan ini membatasi kemampuan KPU Kabupaten/Kota untuk identifikasi dan penilaian resiko yang akan muncul dari tahapan Pemilihan. Sehingga akan mengurangi kualitas evaluasi tahapan yang sedang dilangsungkan dan menimbulkan keraguan mengeksekusi tahapan yang akan datang. Maka KPU RI melalui KPU Provinsi mengubah kebiasaan untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang harus disusun secara terpadu oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Identifikasi resiko menjadi lebih efektif, menjadi kebiasaan, yang dibahas ketua dan anggota secara kolektif kolegial, melampaui keterbatasan divisi. Pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan akan melakukan check and recheck terhadap DIM, supaya semakin sesuai dengan kondisi yang diatur oleh regulasi. DIM tersebut akan menjadi bahan evaluasi maupun bahan perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional. Melampaui penyusunan DIM dari satu divisi semata, sebagai perubahan kebiasaan ketua dan anggota KPU, sehingga menghasilkan inventarisasi masalah yang lebih komprehensif dan menjadikan solusinya lebih tepat menyelesaikan suatu isu dan meyakinkan untuk bisa dilaksanakan di tingkat penyelenggara ad hoc.

Ketiga, yang paling signifikan, adalah mengubah kedudukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pada periode lampau terdiri dari satu tim khusus untuk setiap Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota masing-masing. Kebijakan KPU RI terkait seleksi pada periode pra-Pemilu Serentak Tahun 2019, KPU RI mengatur supaya kedudukan satu Tim Seleksi untuk mengawasi pelaksanaan seleksi calon anggota pada lima sampai enam Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Penambahan jangkauan wewenang Tim Seleksi ini akan berhasil mengecilkan resiko intervensi dari Bupati/Walikota terhadap proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Tim Seleksi secara mandiri dan independen melaksanakan seleksi yang akuntabel di wilayah netral. Peserta seleksi dipantau melalui berbagai aspek penilaian dan berbagai media sosial oleh masyarakat, sedangkan hasil seleksi secara berkala diumumkan oleh Tim Seleksi ke khalayak luas untuk diberikan tanggapan. Katabelece dan kongkalikong tidak bermanfaat dalam situasi ini, karena transparansi keadaannya. Maka menurut saya akan dihasilkan suatu generasi ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berkompetensi tinggi dan berjiwa korsa.

Salut atas dinamika perubahan kebiasaan dan perbaikan budaya yang sedang ditempuh oleh KPU RI beserta seluruh jajarannya, yang tersebar di 548 satuan kerja, dengan jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dan Komisioner berjumlah lebih dari 11 ribu orang*. Semoga akan terus menjadi bakti kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU RI mewujudkan visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. 

Demikianlah suatu perspektif mengenai transformasi yang diwujudkan KPU untuk menciptakan Pemilih Berdaulat Negara Kuat, di Sumatera Selatan. KPU Melayani.

*Data Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP.KPU.GO.ID) Bulan November Tahun 2018.

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...