Pembuatan : 02 Jun 2016 • Penulis : admin• Baca : 94101
TIDAK pernah diungkap ke publik, DPR diam-diam membuat pasal dalam revisi UU Pilkada yang telah disahkan dengan memangkas kemandirian para penyelenggara pemilu.-- SelengkapnyaBanyak daerah yang dana pilkadanya tidak terserap habis. Contohnya, Kabupaten Karawang. KPU setempat mengembalikan Rp 11 miliar ke kas daerah
Verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan perlu diperketat menyusul ditemukan kartu tanda penduduk elektronik palsu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan 73 poin yang akan diajukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada kepada pemerintah dan DPR.
Lebih 400 personel gabungan Polres Kuantan Sengingi, Riau, bersiaga menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Kuansing
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengagendakan pertemuan dengan Komisi II DPR pada Senin 22 Februari 2016
Sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki masa krusial. Hari ini hakim konstitusi akan menggelar sidang dismissal untuk menentukan diterima atau ditolaknya gugatan para pemohon.
Bahasa 
Inggris
