Jakarta, kpu.go.id – Menyadari betapa pentingnya institusi penyelenggara pemilu sebagai salah satu elemen penting dalam penegakkan demokratisasi di Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), Jumat (17/02). DPP KNPI yang hadir adalah pengurus baru yang terbentuk pasca Kongres KNPI yang diselenggarakan di bulan Oktober 2011 yang lalu.

Rombongan berjumlah tujuh orang yang dipimpin oleh Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP KNPI, Johnson Silitonga, diterima langsung oleh Ketua KPU-RI, Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ., MA yang didampingi oleh Anggota KPU-RI Prof. DR. Ir. H. Syamsulbahri, MS., Sekretaris Jenderal KPU-RI Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, dan Wakil Sekjen KPU-RI Asrudi Trijono, SH, di ruang sidang lantai 1 gedung KPU-RI.

Dalam kesempatan tersebut, Johnson Silitonga mewakili DPP KNPI memperkenalkan kepengurusan baru DPP KNPI kepada Ketua KPU-RI. “Kami berada disini mewakili KNPI sangat berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada KPU-RI, meskipun sekarang ini sudah di akhir masa jabatan, namun sudah memberikan pengabdian demi penegakkan demokratisasi di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu 2009,” Ujar Johnson Silitonga.

Johnson Silitonga juga menyampaikan perhatian KNPI terhadap proses perjalanan pesta demokrasi Pemilu 2009 yang lalu, dan KNPI menginginkan untuk bisa menjadi kontributor dan dinamisator dalam penyelenggaraan pemilu. “Untuk itu, kami juga ingin mengetahui catatan-catatan penting KPU-RI mengenai RUU Pemilu 2014 yang sedang digodok, karena KPU-RI adalah penyelenggara pemilu, institusi yang paling tahu persis kelemahan-kelemahan UU Pemilu selama ini, karena kami nantinya akan membedah UU tersebut dalam forum diskusi,” lanjut Johnson Silitonga dalam perkenalannya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU-RI, Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ., MA juga mengucapkan selamat atas suksesnya kongres KNPI dan terbentuknya kepengurusan baru DPP KNPI. “Saya ucapkan selamat atas kepengurusan baru ini, semoga peran KNPI bisa lebih proaktif dalam menyongsong Pemilu 2014 nanti, karena prediksi saya yang mencuat nantinya itu dari tokoh-tokoh muda, dinamikanya akan lebih kuat dengan keterlibatan tokoh muda,” Papar Hafiz Anshary dalam sambutannya.

Peran organisasi kepemudaan yang harus lebih ditingkatkan, hal ini yang ditekankan oleh Ketua KPU-RI, karena potensi generasi muda itu sangat besar, dengan jumlah pemilih pemula berkisar 20 persen dari keseluruhan masyarakat pemilih di Indonesia. Peran tersebut bisa dilakukan dalam beberapa hal, antara lain dalam hal pemikiran atau gagasan, turut melakukan pendidikan pemilih, mengawal proses tahapan pemilu, dan juga bisa memberi masukan positif ke KPU-RI dalam menjalankan tugasnya.

“Saya sebenarnya lebih menyukai anggota PPS dan KPPS itu dari orang muda, terutama mahasiswa, bisa dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau tugas lapangan, namun hal itu terbentur UU yang mensyaratkan anggota PPS dan KPPS itu harus orang yang berdomisili di daerah sekitar TPS, sedangkan mahasiswa KKN itu lebih sering disebar di berbagai desa yang bukan domisili mereka,”ujar Hafiz Anshary dalam paparannya.

Ketua KPU-RI juga menambahkan bahwa UU Pemilu itu idealnya dibuat satu paket, sehingga tidak ada tubrukan antara UU yang satu dengan UU yang lain. Salah satu gagasannya yaitu dengan satu paket UU yang mengatur Pemilu DPR, DPD dan Pemilu Presiden, kemudian ada satu paket UU lagi yang mengatur Pemilu DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota, dan seluruh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tersebut idealnya juga menggunakan APBN. (arf)