Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani kedua belah pihak, dari KPU oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, AZ, sedangkan IAI oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Ahmadi Hadibroto.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU mengemukakan bahwa KPU mengapresiasi bantuan yang akan diberikan oleh IAI kepada KPU, mengingat Pemilu merupakan kerja bangsa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dengan adanya penandatanganan MoU ini KPU akan terbantu dalam melaksanakan Pemilu seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 22 E dan juga Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terutama dalam hal audit dana kampanye.

Ketua KPU mengingatkan paling tidak ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti setelah penandatangan MoU ini antara lain menyusun petunjuk teknis audit dana kampanye serta pelaporan dana kampanye, diharapkan juga petunjuk teknis serta bentuk pelaporan tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh partai politik juga mudah untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Selain itu, harapan KPU pelaksanaan audit dana kampanye peserta Pemilu tersebut dapat berjalan lancar dan tepat waktu, mengingat sempitnya waktu dan banyaknya jumlah laporan yang akan diaudit.

Kemudian Ketua KPU mengharapkan tidak ada satupun tahapan pemilu ini yang cacat hukum karena adanya pasal UU yang tidak berjalan. Demikian ujar Ketua KPU.

Dalam Penandatanganan MoU tersebut hadir Anggota KPU Abdul Aziz, Sri Nuryanti, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi serta jajaran pejabat dari kedua belah pihak. (Mantri/Redaktur)