Jakarta, kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabtu (28 Februari) lalui mengadakan rapat koordinasi teknis (Rakornis) dengan KPu Provinsi. Yang dibahas dalam Rakornis itu adalah konfirmasi jumlah pemilih dan TPS per desa/kelurahan pada setiap daerah pemilihan. dari masalah ini adalah alokasi surat suara.

Selain itu rapat juga membahas laporan mengenai perkembangan pemasangan fasilitas teknologi informasi (TI), jadwal kampanye dan sosialisasi informasi Pemilu. Dalam rapat ini setiap KPU KPU Provinsi diwakili oleh 2 orang anggota. Rakornis dilaksanakan di gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta.

Dalam sambutan singkatnya Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan rapat koordinasi yang diadakan ini adalah untuk membahas bersama dan menginformasikan hal-hal baru yang setiap hari ditemukan berkenaan dengan Pemilu 2004. Pada Kesempatan ini juga Ramlan meminta setiap KPU Provinsi memberikan laporan-laporan mengenai tahapan Pemilu berkenaan dengan materi rapat.

Maka, pada kesempatan itu KPU Provinsi melaporkan kepada KPU perihal perkembangan sosialisasi informasi yang telah mereka lakukan, perkembangan pemasangan komputer dan jaringan telepon, menyerahkan jadwal kampanye yang mereka tetapkan, dan penentuan jumlah pemilih ke TPS-TPS yang ada di daerahnya masing-masing. Hal yang disebut belakangan ini sangat berkaitan dengan alokasi surat suara untuk setiap TPS, desa atau kelurahan di setiap daerah pemilihan.

Berkenaan dengan itu ditetapkan bahwa jumlah pemilih yang dijadikan pedoman bagi KPU saat ini adalah 147.219.531, jumlah TPS 585.218. Sejak saat ini KPU tidak menerima lagi masukan atau perubahan dalam rangka Pemilu legislatif. Perubahan baru akan diakomodasikan untuk keperluan Pemilu presiden – wakil presiden mendatang.

Sebaliknya, dari KPU juga ada arahan berkenaan dengan distribusi logistik, sosialisasi, dan kampanye. Berkenaan dengan sosialisasi, misalnya, KPU menekankan kepada peserta Rakor agar focus sosialisasi saat ini diarahkan semaksimal mungkin ke upaya mengajarkan pemilih untuk mencoblos surat suara dengan benar. Ini penting untuk menekan jumlah surat suara yang tidak sah sekecil mungkin.