Strategi Tingkatkan Akuntabilitas Lapkin dari Kemenpan-RB dan BPK

Tanggal : 25 May 2018 18:15:38 • Penulis : admin • Dibaca : 371 x


Jakarta, kpu.go.id - Akuntabilitas Laporan Kinerja (Lapkin) jadi  salah satu isu yang penting untuk terus menerus dibahas. Terlebih ditengah kesibukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 maupun Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akuntabilitas dalam melaporkan Lapkin menjadi sesuatu yang patut diperhatikan. 

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja atau E-Lapkin, upaya tersebut mulai direalisasikan. Biro Perencanaan dan Data KPU berupaya menambah informasi kepada pejabat dan staf KPU Provinsi dari berbagai Satuan Kerja (Satker) dalam meningkatkan akuntabilitas lapkin.

Untuk menambah khazanah pengetahuan sekaligus strategi dalam meningkatkan akuntabilitas tersebut, dua instansi pemerintah yang berkaitan langsung kemudian dihadirkan sebagai narasumber, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada sesi pertama, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Komunikasi dan Pelaporan Kemenpan-RB, Shokif Khoirul Anam menyampaikan materi terkait akuntabilitas kinerja terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam pemaparannya, Shokif menjelaskan bahwa tahapan pemilu yang saat ini berlangsung akan sangat berpengaruh terhadap kinerja jajarannya. "KPU ukurannya mungkin ada yang sifatnya outcome dan aktifitas karena ada hal yang sifatnya generik dan tahapan. Untuk tahapan, bapak/ibu di daerah harus pastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai perencanaan," jelas Shokif.

Kegiatan tersebut pun berlangsung interaktif, beberapa peserta kemudian melontarkan berbagai pertanyaan usai pemaparan. Salah satu pertanyaan muncul soal indikator kinerja penyelenggara pemilu pasca tahapan pesta demokrasi selesai.

"Nah, ketika kemudian saat dua tahun enggak ada tahapan, maka hal-hal yang sifatnya output  akan masuk di sini, misalnya pendidikan pemilih ke palajar berapa persen dari pelajar itu yang setelah kita berikan pendidikan pemilih dan kemudian dia minat untuk ikut, kemudian kampanye pemilu di radio dan sebagainya kita test juga ke masyarakat, itu kan untuk memetakan, itu yang bisa kita lakukan disini, itu misalnya, detailnya bisa kita diskusikan lagi, pasti ada aktifitas untuk mendukung pemilu di tahun berikutnya," paparnya.

Pada sesi berikutnya Pengendali Teknis Pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara BPK, Fauzan Yudo Wibowo menyampaikan materi resiko yang dihadapi KPU usai dilakukan Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Pertama, jelas Fauzan, kurangnya pemahaman penatausahaan dan pembukuan pengelolaan dana hibah Pilkada oleh masing-masing satker "Kemudian pencatatan dana hibah secara akuntansi ke dalam aplikasi SAIBA kurang memadai. Selain itu, hibah pilkada yang dikelola melalui rekening terpisah cenderung lemah, ini mempengaruhi akuntabilitas keuangan KPU," ungkap Fauzan.

Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada jajaran KPU untuk memperhatian resiko yang dihadapi sekaligus terus berupaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja demi meraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (hupmas kpu Bil/foto: Bil/ed diR)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...