Proses Administrasi Pemberhentian Jangan Persulit Caleg

Tanggal : 23 May 2018 14:12:45 • Penulis : admin • Dibaca : 828 x


Jakarta, kpu.go.id  Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi II DPR serta Pemerintah kembali digelar di Ruang Sidang Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (23/5/2018). Materi pembahasan masih terkait draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pencalonan khususnya aturan tentang syarat pemberhentian bagi calon legislatif (caleg) dari PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan Pegawai Lainnya yang menggunakan anggaran negara.

Dalam kesempatan itu Ketua KPU, Arief Budiman mengawali dengan paparan tentang syarat caleg yang mendaftar di pileg patut menunjukan surat keputusan (SK) pemberhentian selambatnya satu hari sebelum dikeluarkannya Daftar Calon Tetap (DCT). Karena KPU butuh kepastian ketika DCT ditetapkan maka orang-orang itu (PNS,Polri,TNI, dan Pegawai BUMN) haruslah betul-betul telah berhenti, ujar Arief.

Mendengar penjelasan tersebut, dari pemerintah yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa syarat berupa SK pemberhentian butuh waktu yang tidak sedikit mengingat izin berhenti dari jabatan bagi aparatur negara dengan golongannya tinggi memerlukan persetujuan presiden.

Senada Anggota Komisi II DPR, Azikin Solthan juga mengatakan, pengalamannya pribadi terkait proses pemberhentian memang tidak sebentar. Dirinya dulu butuh waktu kurang lebih 30 hari setelah penetapan DCT untuk bisa mendapatkan surat pemberhentian.

Sementara dalam pandangannya, Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menyampaikan bahwa SK pemberhentian pada prinsipnya terdiri dari dua jenis, deklaratoir dan beshiking. Dan untuk kasus sulitnya mendapatkan surat dalam waktu cepat maka SK deklaratoir umum sudah cukup dimungkinkan.

Menanggapi komentar tersebut, Arief lebih menyinggung proses administratif dari proses SK pemberhentian yang selama ini dianggap terlalu lama. Dia mendorong agar proses administrasi lebih cepat. “Yang harus diatur proses itu tidak boleh lama, (karena) susah itu relatif. Ini catatan penting, tidak boleh kita persulit orang hanya karena urusan administratif, tegas Arief.

Dia pun merespon pendapat Bawaslu terkait SK deklaratoir yang dianggap cukup, sembari menunggu SK pemberhentian dikeluarkan. Dia menilai bahwa saat ini yang dibutuh adalah SK yang sifatnya individual. “Case saat ini ya individual, jadi kalau digugat itu ya individual yang kena enggak umum, tambah Arief.

Arief pun menjawab pernyataan pemerintah yang mengaku kesulitan apabila diminta mengeluarkan SK pemberhentian dalam jumlah besar dan waktu singkat. Dia berujar bahwa pengalaman terakhir data pencalonan menunjukkan angka caleg dari golongan PNS, TNI, Polri justru kecil jika dibandingkan caleg dari golongan lainnya. “Jadi sebetulnya angkanya juga tidak terlalu besar, tutup Arief. (hupmas kpu bil/foto:ieam/ed diR)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...