Pembatasan Mantan Napi Korupsi untuk Tingkatkan Kualitas Pemimpin

Tanggal : 22 May 2018 23:22:56 • Penulis : admin • Dibaca : 811 x


Jakarta, kpu.go.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pencalonan antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DPR dan Pemerintah juga membahas tentang aturan batasan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual anak serta bandar narkoba ikut dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dalam pembahasan, terjadi beda pendapat antara KPU dengan DPR, Pemerintah serta Bawaslu tentang ruang bagi mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak serta narkoba untuk ikut bersaing dalam Pemilu Legislatif 2019. Bagi KPU aturan ini sejatinya untuk meningkatkan kualitas pemimpin di masa yang akan datang, dimana masyarakat disuguhkan dengan calon-calon yang memiliki trek rekor baik.

“Kepentingannya sebetulnya bukan mengatur orang-orang yang sudah terlibat kasus korupsi sebelumnya, tapi ini sebetulnya jauh mengantisipasi pemilu kita yang akan datang, calon kita yang akan mencalonkan diri di pemilu akan datang. Kalau ini bisa disepakati kami bayangkan pemilu kita kedepan akan diisi orang-orang yang bebas dari kasus korupsi,” jelas Ketua KPU Arief Budiman di Ruang Sidang Nusantara I, Selasa (22/5/2018).

Arief juga menganggap aturan ini tidak menabrak keterpenuhan hak konstitusi seseorang, mengingat diaturan lain pembatasan tentang mantan napi juga telah dilakukan sebelumnya. “Dalam UU Pilkada itu mantan napi narkoba dan kejahatan seksual anak itu walaupun hak politiknya tidak dicabut oleh pengadilan, tetapi didalam UU Pilkada itu juga tidak boleh mencalonkan. Maka atas yurisprudensi itu KPU mengambil sikap boleh kita mengatur hal-hal yang kita anggap penting untuk menciptakan pemilu lebih baik,” tambah Arief.

Penjelasan juga disampaikan Komisioner KPU lainnya, Hasyim Asy’ari bahwa klausul pembatasan napi korupsi, kejahatan seksual anak serta bandar narkoba telah mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang menjadi rujukan menurut dia, UU 7/2017 tentang pemilu, UU pengisian jabatan negara, UU 10/2016 tentang Pilkada serta UU 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bebas KKN. “Ini yang jadi dasar pemikiran kami, sepanjang kami diberikan penjelasan mengapa rumusan dibeberapa rumusan PKPU demikian, karena dalam penafsiran hukum itu sistematis merujuk pada sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini hukum tata negara pengisian jabatan kenegaraan,” tutur Hasyim.

Hasyim mencontohkan, seperti di UU 7/2017 sendiri pada syarat pencalonan presiden dan wakil presiden termuat bahwa calon tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. “Itu pasal 69 itu di huruf (d),” tambah Hasyim. (hupmas kpu dianR/foto:dosen/ed diR)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...