RDP PKPU Pencalonan, DPR Pertanyakan Penempatan Caleg Perempuan

Tanggal : 22 May 2018 17:20:46 • Penulis : admin • Dibaca : 1106 x


Jakarta, kpu.go.id - Bahasan mengenai keterwakilan perempuan mengemuka saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi II DPR serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Selasa (22/5/2018).

Sejumlah anggota DPR mempersoalkan mekanisme penempatan calon legislatif (caleg) perempuan apabila pada prakteknya jumlah calon dalam satu daerah pemilihan ganjil sehingga menyisakan bilangan pembagi dibawah lima. "Apabila pencalonan tiap dapil 2,1% baiknya dibulatkan ke bawah. Meskipun maksudnya, filosofi meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tapi tidak berarti wanita diatas laki-laki," ujar anggota Komisi II, Sudiro Asno di Ruang Sidang Nusantara I DPR. 

"Lalu kalau calon hanya ada dua disatu dapil bagaimana, apakah tidak boleh dua-duanya caleg laki-laki," tambah anggota Komisi II DPR lainnya Sarwendah. 

Sebelumnya Komisioner KPU Ilham Saputra memaparkan isi draft PKPU Pencalonan. Saat membahas tentang keterwakilan perempuan, menindaklanjuti isi pasal 245 dan 246 UU 7/2017 tentang pemilu, dia mencontohkan apabila dalam satu dapil tersedia 7 caleg dan menyisakan 2,1 persen maka pembulatan akan dilakukan ke atas. "Nantinya akan dibulatkan menjadi 3," kata Ilham. 

Merespon banyaknya komentar dari anggota dewan, Ketua KPU Arief Budiman ikut menjelaskan terkait isi draft PKPU tersebut. Dia menjelaskan bahwa didalam pasal 245 UU 7/2017 memang diatur tentang keterwakilan 30 persen perempuan. Sementara didalam pasal 246 UU 7/2017 diatur setiap tiga bakal calon ada satu perempuan. "Jadi antara pasal 246 tidak berdiri sendiri, dia berkaitan dengan pasal sebelumnya. Jadi kenapa dibulatkan ke atas itu karena formulasi pasal 246 itu," jelas Arief. 

Arief menambahkan bahwa sesungguhnya keberatan anggota dewan terkait penempatan caleg tidak perlu dilakukan, mengingat perintah UU seberapa besar apapun sisa persentase disuatu dapil ada hak calon perempuan didalamnya. “Mau itu 0,1 atau 0,3 itu ada hak perempuan yang tidak bisa dihilangkan. Maka dia harus dipenuhi untuk menjadi kursi,” tambah Arief.

Hal senada disampaikan Komisioner lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi yang meluruskan apabila jumlah caleg disatu dapil tujuh maka tetap saja jumlah calon perempuan harus tiga. “Itu untuk memenuhi jumlah 30 persen,” tambah Pramono. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...