• Saksikan... LIVE STREAMING VIDEO Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dgn Satu Paslon Sabtu 12 Mei 2018 dari Lap. Gandasari Tangerang Banten

Tuduhan Pemohon Asal dan Menyembunyikan Fakta

Tanggal : 10 Apr 2018 16:35:00 • Penulis : admin • Dibaca : 945 x


Jakarta, kpu.go.id - Sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dialamatkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (10/4/2018).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Muhammad tersebut diawali dengan mendengarkan pokok permohonan pelapor Partai Rakyat dan Partai Islam Damai Aman (Idaman). Sedangkan Partai Republik hanya menyertakan surat yang memberikan kuasa bagi majelis untuk membacakan.

Sidang juga mendengarkan jawaban dari pihak terlapor (KPU maupun Bawaslu). Dalam jawabannya, para terlapor tetap membantah segala tuduhan yang dialamatkan, dan menganggap dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan terjadi selama proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 tidak berdasar, asal dan tidak disertai dengan fakta dan data.

“Teradu menolak seluruh dalil yang disampaikan pengadu dan menegaskan bahwa teradu sudah melaksanakan tugas mandiri dan adil,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Ruang Sidang DKPP Jalan MH Thamrin Jakarta.

Sebelumnya dalam persidangan, Hasyim menjawab satu persatu tuduhan yang disampaikan oleh pihak pemohon, mulai dari Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang kembali dipersoalkan, keluarnya surat edaran (SE) 585 yang disebut ilegal, tuduhan inkonsistensi aturan karena munculnya PKPU 11/2017 menjadi PKPU 6/2018, sampai dengan tuduhan adanya inervensi pasca kedatangan anggota DPR Komisi II DPR saat proses pendaftaran partai. “Pengadu mempersoalkan kehadiran anggota Komisi II, tidak relevan karena petugas bekerja berdasar pedoman teknis dan kelengkapan dokumen,” jelas Hasyim.

Menurut Hasyim apa yang disampaikan dalam permohonan adalah bentuk tuduhan yang menyakitkan tidak berdasar dan lebih banyak menyerang personal dirinya. Terutama ketika mantan Komisioner KPU Jawa Tengah itu dituduh memiliki kedekatan khusus dengan partai politik tertentu. Dia mengancam apabila tuduhan ini tidak dicabut maka akan ada konsekuensi hukum selanjutnya pasca putusan DKPP nanti. “Kalau aduan terkait teradu dua yang dianggap fitnah ini tidak dicabut maka apabila nanti putusan DKPP tidak menerima, ada konsekuensi hukum dari teradu kepada para pengadu,” tegas Hasyim.

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, pihaknya melihat ada fakta yang sengaja disembunyikan oleh pihak pengadu dalam menyampaikan permohonannya dipersidangan. Seperti tentang kehadiran sejumlah anggota Komisi II DPR melakukan monitoring langsung proses pendaftaran yang disebutnya sengaja diopinikan mengintervensi KPU. “Yang dipersepsikan yang datang ketua dan sekjen partai yang sedang diproses pendaftarannya, padahal anggota Komisi II yang datang banyak, tidak hanya seperti yang disebutkan,” kata Arief.

Begitu juga dengan keberatan pengadu bahwa KPU hanya memberikan berita acara (BA) pasca pengumuman partai politik yang lolos administrasi yang sesungguhnya KPU juga memberikan surat keputusan kepada mereka. “Jadi memang pengadu sengaja menyembunyikan ini,” tambah Arief.(hupmas kpu/dianR-ieam/Foto: Ieam/ed diR)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...