• Saksikan... LIVE STREAMING VIDEO Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dgn Satu Paslon Sabtu 12 Mei 2018 dari Lap. Gandasari Tangerang Banten

Targetkan WTP, Pengadaan Logistik Harus Sesuai Prosedur

Tanggal : 20 Mar 2018 22:14:09 • Penulis : admin • Dibaca : 806 x


Bogor, kpu.go.idKomisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini lembaga dengan keterbukaan informasi terbaik, baru mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tiap tahun.

Untuk meraih target tersebut, Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto menekankan perlunya semua pihak di KPU bekerja keras. Salah satu yang disoroti agar lebih diperhatikan adalah pengadaan baran dan jasa yang tidak lagi menjadi beban tetapi perlu untuk diperbaiki dengan pelatihan-pelatihan. “Apalagi menghadapi pengadaan logistik Pemilu 2019, KPU perlu melakukan pelatihan, khususnya bagi operator dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Purwoto saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Berbasis E-Procurement Logistik Pemilu 2019, di Bogor Jawa Barat Selasa (20/3/2018).

Purwoto juga mengingatkan, bahwa semua permasalahan terkait logistik Pemilu 2019 yang menangani adalah operator, untuk itu semua yang memegang posisi ini harus mampu memahami kebijakan logistik. “Setiap tahun operator bisa berganti, karena itu setiap tahun KPU juga akan melakukan pelatihan-pelatihan,” lanjut Purwoto.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana Pemilu Biro Logistik KPU RI Rahim Noor menambahkan, salah satu bentuk pelatihan yang akan diberikan dalam bentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Versi 4 kepada seluruh admin agency agar pengadaan barang/jasa bisa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Harapannya menurut dia agar seluruh admin agency memfasilitasi PA, KPA, ULP, PPK, dan Pejabat Pengadaan. “Serta ada transfer knowledge di masing-masing satker,” tambah Rahim.

Lebih jauh Rahim meminta agar seluruh admin agency di KPU Provinsi telah memiliki kata sandi (password). Terlebih karena kedepan pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan melalui mekanisme e-katalog. (Arf/red. Foto Anggri/Humas KPU/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...