• Saksikan... LIVE STREAMING VIDEO Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dgn Satu Paslon Sabtu 12 Mei 2018 dari Lap. Gandasari Tangerang Banten

KPU Daerah Diminta Paham Tata Cara Pendaftaran Calon Perseorangan

Tanggal : 16 Mar 2018 22:28:23 • Penulis : admin • Dibaca : 1079 x


Palembang, kpu.go.id Hari kedua pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) di Kota Palembang, para peserta terbagi dalam enam kelas terdiri dari tiga kelas diperuntukan bagi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, sementara tiga kelas lainnya diperuntukan bagi para operator aplikasi SIPPP.

Pada kelas A,B dan C yang diperuntukkan bagi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta anggota KPU/KIP kabupaten/kota materi disampaikan langsung oleh Anggota KPU Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting serta Pramono Ubaid Tanthowi. Pada sesi ini turut mendampingi Kepala Biro Hukum, Umum dan Wakil Kepala Biro Logistik.

Pemaparan materi pada kelas ini lebih menitikberatkan pada subtansi yang terkait dengan pembahasan draft rancangan PKPU tentang penyerahan syarat dukungan penelitian dan verifikasi perseorangan calon peserta pemilu dan pencalonan anggota DPD.

Materi ini juga pada pokoknya menerangkan tentang ketentuan umum, jumlah kursi anggota DPD berjumlah empat per provinsi dan daerah pemilihan (dapil) untuk anggota DPD yaitu Provinsi, KPU harus melakukan kepada setiap yang mendaftar sebagai calon perlakuannya sama tidak ada pembedaan.

Dijelaskan juga tugas KPU Provinsi menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD berupa surat peryataan dukungan dan meneliti kesesuaian daftar nama pendukung dengan fotokopi e-KTP atau surat keterangan serta melakukan pengambilan sample dukungan sebanyak 10% dari jumlah dukungan setiap kabupaten/kota.

Sementara tugas dari KPU kabupaten/kota adalah menerima dokumen hasil penelitian administrasi setelah dinyatakan memenuhi syarat (MS), melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat dukungan serta memverifikasi faktual terhadap sampel dukungan dengan mendatangi sesuai dengan alamat.

Namun yang perlu diingat bahwa tugas melakukan sampel dukungan adalah KPU provinsi bukan KPU Kabupaten/Kota. Dan apabila jika terdapat jaringan yang bermasalah akan dilakukan penjemputan file yang berupa soft copy.

Adapun jangka waktu penyelenggara pemilu menyosialisasikan pendaftaran pencalonan perseorangan terlebih dahulu memberitakan melalui media dan melakukan sosialisasi. Selain itu KPU diminta untuk membuat helpdesk.

Setelah calon perseorangan resmi mendaftar maka mereka akan mendapatkan user ID untuk bisa mengakses aplikasi SIPPP. Selain itu KPU juga akan menyerahkan slide syarat jumlah dukungan pemilih dan dukungan paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Sementara itu terkait penggunaan KTP dalam syarat dukungan calon pada undang-undang no 7 tahun 2017 pada pasal 258 akan dilakukan kajian kembali oleh KPU. Pengumumanan jadwal penyerahan dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau media elektronik dan papan pengumuman yang dilakukan selama 14 hari.

Hal lain calon perseorangan anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan dukungan melalui SIPPP, penyerahan surat peryataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi E-KTP dilakukan selama 5 hari sesuai dengan peraturan KPU. Setiap formulir, KPU daerah harus dapat mengenali sehingga dalam proses pengisiannya bisa sesuai.

Pendaftaran perseorangan calon DPD bukan dari PNS, TNI dan Polri, untuk format dukungan sudah ada di SIPPP sehingga tidak bisa menggunakan model lain selain dari SIPPP.

Dalam sosialisasi kepada para calon perseorangan dalam mengisi formulir sesuai dengan e-KTP. Syarat dukungan harus dipastikan bukan dari TNI, POLRI, PNS, penyelenggara pemilu, kepala desa dan perangkat desa dan jika terdapat seperti diatas maka dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Jika calon melakukan pemalsuan data syarat dukungan maka akan dikurangan 50 kali, sedangkan jika ada perbedaan merujuk pada hard copy dan untuk mengisi dukungan berdasarkan KTP.

Terkait stempel dalam pengesahan penyerahan syarat dukungan perlu adanya standar yang sama terhadap stempel dalam pengesahan untuk daftar nama dukungan persyaratan calon perseorangan Anggota DPD. Sedangkan untuk berita acara lampiran dibuat 4 rangkap untuk diserahkan kepada calon perseorangan, Bawaslu, arsip KPU Kabupaten/Kota dan arsip KPU melalui SIPPP. (dosenred/FOTO dosen/Hupmas KPU/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...