Koordinasi Cegah Pelanggaran Penyelenggara

Tanggal : 12 Mar 2018 21:35:00 • Penulis : admin • Dibaca : 890 x


Surabaya, kpu.go.id - Hari kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Kepala Daerah 2018 gelombang III menghadirkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono serta Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifudin sebagai pembicara.

Dalam pemaparannya, Harjono mengingatkan jajaran KPU untuk terus bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Sejumlah pelanggaran menurut dia terjadi karena lemahnya koordinasi dan pengawasan internal. “Beberapa pelanggaran (memang) terjadi karena eksternal tetapi juga ada yang dikarenakan internal. Maka dari itu koordinasi dan kerjasama di internal penyelenggara (harus ditingkatkan),” ujar Harjono di hotel Shangri-La Surabaya, Senin (12/3/2018).

Akibat lemahnya koordinasi dan lemahnya pengawasan internal ini, DKPP dalam beberapa waktu terakhir telah menyidangkan dan menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara. Dia berharap, situasi semacam ini tidak lagi dilakukan dan menjadi pelajaran bagi penyelenggara lain agar tidak melakukan hal serupa. “DKPP telah banyak menemukan kasus dan menjatuhkan sanksi pada penyelenggaraan, berarti kerjasama masih rendah,” tambahnya.

Senada, Afifuddin mengatakan bahwa komunikasi dan integritas sangat penting untuk terus dijalankan antar penyelenggara. Sebagai contoh pada penetapan partai politik, dua hal ini telah dijalankan dengan sangat baik oleh KPU dan Bawaslu di beberapa daerah, sehingga menghindari adanya kesalahpahaman serta ketidaksinkronan data. “Juga pada pasca putusan penetapan partai politik, terkait pelarangan kampanye sebelum 23 hari kami datang ke KPU untuk menyamakan prespektif dan membagi tugas. Kami juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain terkait kampanyedan media penyiaran.” Jelas Afifudin. (Yos:ed/Foto:Yos/ed diR)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...