Kampanye pemilu yang ramah lingkungan

Tanggal : 08 Dec 2017 09:12:57 • Penulis : admin • Dibaca : 1016 x


Lampung, kpu.go.id – Rapat kerja nasional (rakernas) mengenai pembahasan sosialisasi peraturan dan mekanisme Pemilu 2019, di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Biro Teknis dan Hupmas di Kota Bandar Lampung, Kamis (7/12).

Yang melatar belakangi acara rakernas ini diadakan, untuk menyongsong Pemilihan Serentak 2018, dan sekaligus sebagai awal menjelang didalam Pemilu 2019,

Kegiatan rakernas ini sebagai bahan penyebaran informasi dan mekanisme kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019, agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam periode pemilu dan non-pemilu, dan berharap dalam acara kegiatan rakernas ini dapat dilakukannya sosialisasi dan sebagai gerak langkah yang sama dalam implementasi dan tahapan pemilihan.

 “KPU RI memandang perlu melakukan rakernas ini untuk memberikan pemahaman sosialisasi terhadap materi-materi peraturan kampanye, mempersiapkan strategi dan metode kampanye pada Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 yang adil, setara, tertib dan partisipatif” kata Nursyarifah dalam penyampaian laporan kegiatan rakernas.

Peserta kegiatan rakernas yang diikuti 51 orang peserta KPU RI, 68 orang dari 34 KPU Provinsi/KIP Aceh. Narasumber rakernas ini, yaitu: 1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, 2. Dewan Pers, 3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 4. Siber Bareskrim Mabes Polri, dan 5. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pembukaan acara rakernas ini yang di sampaikan oleh Arief Budiman (Ketua Anggota KPU RI) menegaskan, “kami (KPU) merasa perlu dan penting menyelenggarakan rakernas tentang tentang kampanye, karena ada beberapa hal dalam regulasi kita (KPU) itu sedikit berubah, pertama durasi kampanye, kita fokus pada kampanye Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), Pemilhan Presiden (Pilpres) 2019, bukan pada Pilkada 2018 karena regulasinya sedikit berbeda, tapi pada saat kampanye pilkada itu biasanya diadopsi dalam Pemilu Nasional”, tegas Arief.

Didalam Pemilu KPU mengedepankan beberapa hal, pertama, KPU menyerukan agar kampanye ramah lingkungan, jangan melukai, menyakiti mahluk hidup, seperti pohon-pohon dipaku, binatang-binatang dijadikan doorprize, KPU serukan tidak boleh membuat stiker karena stiker umurnya lebih panjang dari jabatan seseorang seperti stiker yang menempel di tembok, digedung dan rumah-rumah, umur masanya bisa sampai pada 2-3 pemilu, stiker itu tidak hilang-hilang ditempat itu terus menempel, dan perlu dilihat pada regulasi pilkada, tidak boleh menggunakan stiker, KPU bersemangat untuk melindungi alam, KPU mempunyai tanggung jawab terhadap alam karena sudah banyak energi dari alam. Untuk mengembalikan energi itu maka perlu adanya penanaman pohon.

Yang kedua, durasi kampanye, karena dalam Undang-Undang (UU) yang disebut peserta pemilu adalah partai politik, yang disebut peserta pemilu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak bisa dipungkiri sistem pemilu kita dalah proporsional terbuka, maka kandidat pasti akan kampanye, mereka akan rebutan, bukan hanya memenangkan partainya, tapi juga untuk memenangkan dirinya sendiri.

Arief mengingatkan kepada teman-teman KPU harus hati-hati dengan cara menyusun jadwal yang tepat, berapa kemampuan Kabupaten/Kota, berapa lapangan yang ada, berapa ruangan yang tersedia, kapasitasnya, waktunya semua harus diatur detil, salah sedikit saja nanti yang akan di hajar adlah PKPU dan yang akan di persoalkan KPU, dan penggunaan media elektronik juga diatur dan Dewan Pers akan mengamati kalau kampanye itu mulai sembarangan mulai tidak terkontrol, berita-beritanya berpihak dan Komisi Penyiaran nanti akan cross check, banyak media yang diingatkan dan diberi sangsi karena sikap dan prilakunya bertentangan dengan pearturan perundang-undangan.

Dalam kata penutup Arief menghimbau, “ketika pulang ke daerah Anda bisa memberikan pemahaman yang cukup bukan hanya rekan KPU kabupaten/Kota tapi anda juga dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada peserta pemilu, kalau penyelenggara dan peserta pemilu memahami aturan konflik akan bisa dihindari, tapi kalau pemahamannya berbeda maka konflik akan muncul” ,tegas Arief. (ieam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas).


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...