Berita Terkini


Syarat Baru Pencalonan, Cara KPU Wujudkan Pemimpin Bangsa Terbaik

Pembuatan : 26 May 2018 • Penulis : • Baca : 283

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan beberapa klausul baru dalam persyaratan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2019, yaitu penyampaian Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan pembatasan mantan narapidana korupsi-- Selengkapnya

Berita Lainnya


  • 86 Anggota KPU Provinsi Jalani Pembekalan per Kelas
    Tanggal : 26 May 2018

    Usai resmi dilantik pada Kamis (24/5) lalu, sebanyak 86 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi periode 2018-2023 masih harus melalui sejumlah rangakaian kegiatan. Salah satunya yakni pembekalan kelas

  • Ukur Kinerja, Deputi Kemenpan-RB: Pikirkan Saja Untuk Apa Aku Ada
    Tanggal : 26 May 2018

    Deputi Bidang Reformasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Paratur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan cara menilai ukuran kinerja pegawai

  • Disiplin Kunci Tingkatkan Akuntabilitas
    Tanggal : 26 May 2018

    Sekertaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Rahman Hakim menyampaikan pentingnya kedisiplinan dalam membangun akuntabilitas dan kredibilitas lembaga

  • Strategi Tingkatkan Akuntabilitas Lapkin dari Kemenpan-RB dan BPK
    Tanggal : 25 May 2018

    Akuntabilitas Laporan Kinerja (Lapkin) jadi salah satu isu yang penting untuk terus menerus dibahas. Terlebih ditengah kesibukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah

  • Dukungan Pemerintah Pada Kegiatan Kepemiluan
    Tanggal : 25 May 2018

    Dalam paparannya pria yang akrab disapa Soni juga menjelaskan tentang pelaksanaan pilkada 2018 yang akan berlangsung pemungutan suaranya pada 27 Juni mendatang. Dia berharap anggaran yang digelontorkan Rp18-20 Triliun bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas bagi daerah.

  • Tips Akuntabilitas untuk Penyelenggara Pemilu versi BPK
    Tanggal : 25 May 2018

    Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga negara yang memiliki posisi penting dalam menentukan pemimpin daerah maupun nasional. Pentingnya peran KPU harus diimbangi dengan akuntabilitas, demi terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...